Pemaksimalan Peran PAKSI KATON di Masyarakat

PAKSI KATON ( Paguyuban  Seksi Keamanan Kraton ) terbentuk atas  kesadaran  warga yang tinggal di Kecamatan Kraton untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. “Paksi Katon membantu pengamanan Garebeg Sawal, Besar dan acara kraton lain termasuk Pasar Malam Perayaan Sekaten. Hari Besar umat Kristiani dan even – even yang diselenggarakan di sekitar lingkungan Kraton sampai dengan kegiatan sosial lainnya seperti membantu korban gempa,” ujar Suhud selaku Ketua PAKSI KATON di saat beraudiensi dengan DPRD DIY (01/07). Audiensi tersebut berkaitan dengan permohonan dukungan penguatan fungsi kelembagaan yang menegaskan bahwa PAKSI KATON merupakan organisasi yang diakui baik dari segi kelembagaan maupun peranannya. Paksi Katon mempunyai anggota yang tersebar di 4 Kabupaten dan dilantik oleh GBPH Prabukusumo. “Banyak masyarakat yang berasal dari luar Kecamatan Kraton ingin bergabung. Kesediaan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti beserta Wakilnya Imam Priyono menjadi anggota kehormatan membuktikan kiprah kami sudah diakui,” tambahnya. Nilai lebih lain dari keanggotaan PAKSI KATON adalah lintas batas suku, agama, budaya yang kemudian menyatu dalam satu pemahaman akan tugas bersama berdaya guna di masyarakat.                                                                                                                       Untuk memaksimalkan fungsi tersebut PAKSI KATON meminta bantuan anggaran beserta perlengkapan operasional. Ahmad Subangi Ketua Komisi A menyebutkan perlunya bantuan SKPD terkait untuk turut membantu. “Peran PAKSI KATON sangat penting sebagai penjaga kebudayaan dimana kebudayaan menjadi salah satu pilar keistimewaan,” ujarnya. Peran PAKSI KATON harus dimaksimalkan dengan koordinasi bersama SKPD terkait antara lain Kesbanglinmas dari segi organisasi, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk tanggap bencana dan Disbud (Dinas Kebudayaan) dari segi kebudayaan. Rusdianto dari Kesbanglinmas mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PAKSI KATON. Terkait anggaran pihaknya mengaku perlu adanya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dimiliki oleh ormas. “Harus dibuktikan dengan SKT selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut ormas bisa dinilai mandiri sehhingga bisa dialokasikan anggaran,” pungkasnya. (hms.ed)