Pembahasan RAPBD DIY TA 2021 dari Komisi A

Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Anggaran DPRD DIY meneyelenggarakan pembahasan terkait Raperda DIY tentang RAPBD DIY Tahun Anggaran 2021 pada Rabu (11/11/20). Rapat dipimpin oleh Pimpinan Komisi A, di ruang rapat paripurna lantai 2 gedung DPRD DIY. Selain dihadiri oleh Anggota Komisi A juga dihadiri Badan Kesbangpol DIY, Dinas Kominfo DIY, dan Inspektur DIY.

Kepala Inspektur DIY menyampaikan memiliki anggaran Rp 34.713.171.771,00 untuk pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemerintahan, dan kewenangan daerah. “Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Daerah 2021 dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan daerah untuk mendanai program kegiatan dan sub kegiatan dengan 0,6% biaya Belanja Daerah,” ungkapnya.

Anggaran yang ada di Inspektorat tidak memiliki pendapatan. Hanya memiliki anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 15.212.923.771,00 terdiri dari Belanja Pegawai Rp 6.437.287.771,00, serta Belanja Barang dan Jasa Rp 8.775.636.000,00.

Inspektorat memiliki 3 program dan 11 kegiatan. Pada tahun 2021 inspektorat akan menempati gedung baru dengan biaya yang dikeluarkan adalah 19,4 miliyar rupiah.

Kepala Dinas Kominfo menyampaikan bahwa total anggaran RAPBD 2021 adalah Rp 14.244.333.632,00 yang terdiri dari Pendapatan sebesar Rp 1.800.000. Kemudian belanja dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Operasi sebesar Rp 13.834.796.632,00 dan Belanja Modal Rp 409.537.000. Pun pihak Dina Kominfo memiliki 3 program dan 6 kegiatan.

Salah satu yang menjadi evaluasi tahun 2020 ini adalah masih adanya daerah yang koneksi internetnya masih kuarng baik. “Salah satu koneksi internet yang kurang baik adalah ada di Gunung Kidul,” ungkapnya.

Telah dilakukan survey untuk memberikan pemetaan untuk daerah-daerah yang memiliki koneksi internet kurang baik. Pada tahun 2021 akan dipasang wifi gratis untuk tempat-temat strategis seperti pariwisata, sehingga akan dipasang 60 titik tersebar diseluruh 4 Kabupaten dan 1 Kota.

Dari adanya koneksi yang bagus ini bisa memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Memastikan apakah sudah atau belum pengalokasian program sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik,” ungkap Eko Suwanto, Ketua Komisi A. (frm)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*