Rabu (22/02/2023) Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2023 melanjutkan pembahasan raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 bersama jajaran eksekutif seperti Badan Pusat Statistik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara dan Badan Perencanaan Pembangunan DIY.
Pada pembahasan kali ini, Sugeng Arianto, M.Si selaku Ketua Badan Pusat Statistik memaparkan penjelasan terkait indikator-indikator yang harus tercapai pada RPJMD ini seperti kemiskinan. Dari rilisan terakhir Badan Pusat Statistik terkait kemiskinan, Rianto memaparkan bahwa kemiskinan yang ada di DIY ada di presentase 11,4% yang sebenarnya masih di angka Nasional yakni 9,57%.
Secara garis besar presentase tersebut masih ada di presentase yang aman terutama jika membandingkan presentase tersebut dengan provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang hanya memiliki selisih hanya 0,5-1% saja. Pada saat yang bersamaan, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik mulai tahun 2012-2022 DIY mencatatkan angka pengurangan kemiskinan tercepat di pulau jawa dengan adanya pengurangan 4% selama 10 tahun.
Perlu digaris bawahi lebih lanjut bahwa data pengurangan angka kemiskinan ini juga dipengaruhi dengan adanya pandemi yang melanda pada tahun 2019. Rianto memaparkan bahwa semua provinsi yang ada di jawa itu memiliki program yang seragam namun, DIY menggunakan implementasi yang berbeda dengan melakukan penekanan yang langsung diarahkan oleh Gubernur DIY sehingga penekanan tersebut lebih efektif untuk menekan angka kemiskinan yang ada di DIY.
Bedasarkan Data tersebut adapun wilayah-wilayah menorehkan presentase pengurangan angka kemiskinan terdapat pada wilayah Kulon Progo dan Bantul, fakta tersebut sangat sejalan dengan visi-misi “Panca Mulia” Gubernur DIY yang menginginkan pembangunan yang lebih baik ke wilayah-wilayah yang ada di kawasan selatan Yogyakarta. Hal ini menjadi faktor penting terhadap RPJMD tahun 2022-2027.
Selanjutnya Drs. Benny Suharsono, M.Si juga menambahkan bahwa dengan adanya data yang sudah disajikan oleh Rianto sekiranya dapat menjadi pertimbangan tersendiri dalam proses pembuatan RPJMD tersebut.
setelah adanya pemaparan dari BPS, Suparja, S.IP selaku ketua Pansus menanggapi dan lebih optimis akan menurunkan angka kemiskinan yang ada di DIY.
“saya ingin mendengar pendapat dari badan eksekutif sekalian apakah angka kemiskinan tersebut dapat melebihi dari perkiraan dari data yang sudah disajikan. Saya pikir jika hal tersebut dapat tercapai akan menjadi capaian yang bagus pada RPJMD 2022-2027” Suparja dalam penyampaiannya dalam sesi bertukar pendapat.
Sugeng Arianto menyampaikan bahwa hal tersebut bukan tidak mungkin tidak terjadi, terlebih melihat jika melihat data tersebut seharusnya bisa ditekan sampai dikisaran 8%. Selain itu BPS juga menyampaikan bahwa pertumbuhan DIY pada kondisi normal ketika tidak adanya pandemi/perang pertumbuhan DIY ada di kisaran 5% yang dapat menjadi bahan acuan target yang disampaikan oleh Suparja pada sesi tukar pendapat tersebut. (ilh)
semoga masalah kemiskinan di negara kita dapat di selesaikan,kunjungi tel u