Pemda DIY Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa (21/04/2020) DPRD DIY mengadakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI). Rapat yang dilaksanakan dengan telekonferensi ini diadakan sebagai bentuk dari hasil transparansi keuangan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019.

Novian Herodwijanto, Staf Ahli BPK RI yang mewakili Anggota V BPK RI menyerahkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD DIY dan Gubernur DIY. Pada sambutannya, Novian mengatakan bahwa BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2019.

Hal tersebut diberikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2019 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY.

Hingga pada tahun ini, Pemda DIY berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kesepuluh kalinya. Novian menyampaikan harapannya agar prestasi yang diraih ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah DIY,” ungkap Novian dalam sambutannya.

Novian menyampaikan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Nuryadi, Ketua DPRD DIY menyampaikan bahwa hasil pemeriksanaan yang disampaikan oleh BPK RI ini dapat menjadi acuan bagi Pemda DIY kedepannya dapat membuat laporan keuangan yang lebih akuntabel.

“Kami bersyukur bahwa kita sudah 10 tahun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semoga apa yang diraih ini dapat menjadi acuan kedepan membuat laporan keuangan yang lebih akuntabel. Mudah mudahan ke depan lebih baik,” tutur Nuryadi.

Pada sambutannya, Nuryadi mengungkapkan bahwa opini ini berarti pemerintah telah melaksanakan prinsip akuntansi yang berbasis hukum dengan sebaik-baiknya. Menurut penyampaiannya, DPRD DIY selama ini tentu berupaya untuk meningkatkan batas pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai visi dan misi DIY.

Nuryadi mengungkapkan bahwa hasil dari pemeriksaan ini selaras dengan kemampuan pemda dalam upayanya untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Nuryadi berharap kedepan, pemda dapat meningkatkan pemanfaatan keuangan daerah dengan prinsip akuntabel.

“Diharapkan pemda dapat meningkatkan pemanfaatan keuangan daerah. Seperti memberdayakan kemampuan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kapasitas UKM, meningkatkan keamanan DIY terutama dari kenakalan remaja, menurunkan pengangguran, mencerdasakan bangsa, dan mitigasi bencana,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengucap rasa syukurnya atas prestasi yang kembali diraih pemda yang kesepuluh kalinya. Menurut penyampaian Sri Sultan, penghargaan ini bukan merupakan penghargaan semata, melainkan acuan bagi pemda untuk melaksanakan rekomendasi dan membuat laporan keuangan yang lebih akuntabel kedepannya.

“Bahwa DIY mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif serta petugas pembimbing dari BPK perwakilan Provinsi DIY,” ungkap Sri Sultan.

Gubernur berharap seluruh elemen dapat bekerjasama mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun-tahun berikutnya. Upaya ini tentu harus disertai dengan mengedepankan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*