Pemda DIY Kembali Raih Prestasi ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dari BPK RI

Jogja, dprd-diy.go.id – Pada Selasa (28/5/2019) DPRD DIY mengadakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK RI). Agus Joko Pramono Anggota II BPK RI yang mewakili Anggota V BPK RI menyerahkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD DIY dan Gubernur DIY. Laporan ini disampaikan sebagai bentuk dari hasil transparansi keuangan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil laporan dalam buku tentang opini BPK RI, maka Pemerintah Daerah DIY mendapatkan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’. Opini ini merupakan bentuk opini tertinggi dari BPK RI yang sudah didapatkan selama sembilan kali berturut-turut oleh Pemerintah Daerah DIY. “Pemda DIY berhasil mempertahankan prestasi ini selama sembilan kali berturut-turut. Semoga prestasi ini dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan oleh Pemda DIY ke depannya,” ungkap Agus.

Selain menyampaikan buku berisi opini, BPK RI turut memberikan buku tentang Penilaian Sistem Pengendalian Internal dan buku Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan buku Penilaian Sistem Pengendalian Internal, ditemukan dua permasalahan internal. Pertama, pelaksanaan kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan sekolah menengah pada Dinas Dikpora yang tidak tertib. Dimana petunjuk teknis kegiatan ini tidak ditetapkan dalam produk hukum, realisasi pemberiannya melewati tahun 2018, serta penggunaan beasiswa tersebut yang melewati batas waktu. Selain itu rekening Bank BTN yang digunakan dalam pengelolaan beasiswa pendidikan menengah belum ditetapkan menjadi bank milik pemerintah daerah. Kedua, anggaran belanja barang dan jasa justru dianggarkan pada belanja pegawai, yaitu atas honorarium harian Non PNS pada kegiatan swakelola.

Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan

Dalam buku Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan juga disampaikan beberapa temuan terhadap keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah DIY. BPK RI menyampaikan bahwa pembebanan biaya penyusutan dalam operasional Trans Jogja ke PT AMI tidak dilakukan tepat waktu. Terdapat temuan lain yaitu kurangnya volume sebanyak lima paket pekerjaan pada empat OPD. Terkait dengan temuan-temuan ini, Pemerintah Daerah DIY memiliki waktu selama enam puluh hari untuk menindaklanjutinya.

“Berdasarkan rekapitulasi pemantauan BPK RI sejak tahun 2013 sampai 2018, posisi sampai Januari 2019 ada 933 rekomendasi. Sebanyak 726 rekomendasi sudah ditindaklanjuti atau sebesar 77,81%. Sehingga DIY termasuk baik dalam tindaklanjutnya, meskipun begitu ada 207 rekomendasi yang tetap harus diperhatikan. Artinya DIY konteksnya tinggi terhadap tindak lanjut temuan BPK RI,” jelas Agus.

Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD DIY menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah DIY dan BPK RI yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. “DPRD DIY melihat kinerja Pemda DIY telah dilaksanakan dengan baik, kami ucapkan selamat sudah mempertahankan prestasinya. Kepada BPK RI kami ucapkan terimakasih sudah menjalankan fungsinya. Tidak hanya memeriksa keuangan tapi juga memeriksa kinerja Pemda DIY.”

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut memberikan apresiasinya terhadap transparansi. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, transparansi penting dalam suatu ketatakenegaraan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pola demokrasi. Gubernur berpesan agar segala prestasi dan temuan ini dapat menjadi pembelajaran ke depannya untuk menciptakan aparatur yang akuntabel. “Temuan dari BPK ini bisa jadi bahan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel serta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan. Kami harap agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan  tertib,” Gubernur menyampaikan harapannya. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*