DPRD DIY Harapkan Pembentukan Perda dan Perdais yang Sistematis

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin (27/5/2019) DPRD DIY menggelar Rapat Paripurna bersama Gubernur DIY serta seluruh jajaran eksekutif. Rapat Paripurna ini membahas kembali tentang Raperda usul prakarsa DPRD DIY terkait Tata Cara Penyusunan Rencana Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Daerah Istimewa.

Rani Widayati, Pimpinan DPRD DIY, menyampaikan penjelasan atas usul prakarsa ini. “Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, bahwasanya ada beberapa langkah yang digunakan. Pembentukan perundang-undangan itu meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.”

Masalah Pembentukan Perda atau Perdais

Adanya langkah-langkah yang merupakan satu kesatuan tahapan memiliki urgensi yang sama. Hal tersebut tentunya berguna untuk pembangunan daerah yang terpadu dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita mengenal istilah program legislasi daerah melalui UU Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintah Daerah. Di dalamnya istilah diganti dengan propemperda (program pembentukan peraturan daerah) yang direncanakan secara sistematis untuk jangka satu tahun. Namun, pada praktiknya banyak permasalahan yang disinyalir karena kurang baiknya tahap perencanaan,” ungkap Rani.

Beberapa permasalahan mendasar yang mencetuskan usulan raperda ini yaitu sebelumnya beberapa Perda yang dibuat tidak sesuai dengan Renstra. Pembentukan raperda juga tidak disertai dengan percermatan yang tepat dengan melihat urgensinya dan kewenangannya. Rani turut mengungkapkan bahwa beberapa perda yang sudah dibuat tidak cukup implementatif. Selain itu disampaikan Rani bahwa terkadang pihak eksekutif dan legislatif kesulitan dalam pembuatan judul karena tidak ada acuan.

Menurut DPRD DIY permasalahan yang sering terjadi adalah target pembahasan dalam propemperda yang tidak selesai dalam satu tahun. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya peraturan daerah yang dibuat. Serta naskah akademik dan draft yang baru dibuat pada saat tahun berjalan. Permasalahan perencanaan yang kurang baik juga berimbas pada proses pembahasan raperda. Beberapa Perda atau Perdais tidak dapat dilanjutkan atau ditarik tanpa adanya alasan yang jelas.

Oleh karena itu, di hadapan para eksekutif, DPRD DIY menyampaikan solusi terkait pembentukan peraturan daerah dan atau peratuaran daerah istimewa. “Pembentukan perda dengan jangka 5 tahun di terapkan juga di pusat. Harapannya agar sudah disiapkan di tahun sebelumnya agar pembangunan hukum sejalan dengan pembangunan jangka menengah. Kita dapat bersama melakukan pencermatan apakah layak atau tidak suatu perda itu dibuat. Tentunya dengan memperhatikan hukum nasional, otonom daerah dan tugas pembantuan, RPJMD, RPJPD, dan aspirasi masyarakat daerah,” tutup Rani menyampaikan solusi. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*