Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY mengadakan sarasehan bersama sejumlah masyarakat terkait ‘Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perjuangan Kesejahteraan Masyarakat’. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (24/10/2020) ini turut dihadiri oleh Eko Suwanto dan Yuni Satia Rahayu.
Eko menyampaikan bahwa peran perempuan pada era modern seperti ini semakin memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Terutama peran perempuan di ranah paling kecil yakni keluarga.
Menurutnya para orang tua, masyarakat dan pemerintah harus terus bersinergi dalam memberikan pendidikan yang terbaik. Tujuannya agar anak dapat tumbuh dan mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki semangat juang untuk mencintai sesama.
“Pendidikan anak-anak paling awal berasal dari seorang perempuan (ibu). Ini sangat penting sebab anak merupakan para pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan harapan masa depan bangsa,” jelasnya.
Renny Anggriana Frahesty, Direktur Yayasan Narasita Jogja menjelaskan langkah strategis peningkatan partisipasi perempuan dalam perjuangan kesejahteraan masyarakat. Renny menjelaskan ada dua pilihan dalam perjuangan kesejahteraan masyarakat, yakni pengorganisasian masyarakat dan advokasi kebijakan publik.
Renny menjelaskan asumsi dasar penguatan masyarakat bahwa masyarakat memiliki kepentingan terhadap perubahan, yakni harus aktif dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Perlu diketahui pula bahwa perubahan tidak datang sendiri tanpa perjuangan untuk mendapatkannya.
“Yang terakhir yakni setiap usaha perubahan sosial pada dasarnya membutuhkan daya tekan tertentu, dimana usaha memperkuat daya tekan juga memerlukan perjuangan,” tambahnya.
Renny menyampaikan fakta bahwa banyak perempuan yang berperan menjadi kepala keluarga. Mengacu data Dukcapil, tercatat lebih dari 25% kepala keluarga di Kota Yogyakarta adalah perempuan. Sementara jika mengacu pada data BPS pada tahun 2018, kepala keluarga yang merupakan perempuan di Kota Yogyakarta mencapai 30,33 %.
“Adanya peningkatan kepala keluarga perempuan ini turut disebabkan oleh meningkatnya jumlah janda karena perceraian maupun janda cerai mati,” jelasnya.
Di sisi lain upah pekerja laki-laki dan perempuan di semua sektor masih jauh lebih tinggi daripada perempuan. Sementara komposisi pekerja formal laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2018 adalah 61% banding 39%, dan di sektor informal laki laki 51% dan perempuan 49%. Hal inilah yang membuat kesenjangaan upah laki-laki dan perempuan di DIY.
“Upah pekerja laki-laki di semua sektor (agriculture, manufaktur, jasa) jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Upah perempuan antara berkisar antara 36% – 76% dari upah laki-laki. Kesenjangan upah perempuan paling tinggi terjadi di sektor manufaktur dimana upah perempuan hanya 36% dari upah laki-laki,” jelasnya.
Renny menambahkan bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga ditunjukkan dalam data pekerja tidak dibayar yang jumlahnya mencapai 271.438 orang, 79,6% adalah perempuan. Hal ini menunjukan bahwa masih lemahnya penguatan ekonomi keluarga melalui perempuan.
Menurutnya fakta yang terjadi dalam sistem politik sendiri bahwa dominasi tetap oleh kaum laki-laki, meskipun perempuan sendiri telah memiliki hak setara untuk dipilih dan memilih. Menurutnya perempuan harus pandai untuk turut hadri untuk mengawal kepentingan dan kebutuhannya.
“Sebuah sistem politik yang baik, perlu menjamin adanya ambang batas keberadaan keterwakilan. Ambang batas keberadaan atau keterwakilan merupakan ambang batas jumlah tertentu untuk memastikan kelompok tersebut dapat mempengaruhi keputusan sehingga kepentingannya tidak diabaikan,” tuturnya.
Pada akhir penyampaiannya, Renny mengungkapkan bahwa gerakan perempuan selalu menghadapi tantangan sesuai jamannya. Perlu ada common goal dan common enemy untuk menyatukan.
Menurutnya strategi networking formal-non formal serta informal harus dikuatkan. Strategi lawan ajak sebaiknya secara proporsional dikombinasikan. Renny juga menjelaskan tujuan perempuan dalam politik bukanlah jumlah lelaki dalam politik lebih sedikit, tapi masyarakat yang lebih setara untuk semuanya. (fda)
Leave a Reply