Jogja, dprd-diy.go.id – Melanjutkan pembahasan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY tahun 2018, Panitia Khusus (Pansus) BA 9 Tahun 2019 mengadakan rapat kerja pada Senin (8/4/2019). Dipimpin oleh Ketua Pansus BA 9 Tahun 2019, Tutiek Masria Widyo, rapat kerja dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna lantai 2 Gedung DPRD DIY. Pada kesempatan ini rapat turut dihadiri oleh para Sekretaris Kabupaten dan Kota di DIY.
Sebelumnya dalam rapat penyampaikan paparan LKPJ Gubernur DIY tahun 2018, Budi Sanyoto, Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda DIY menyampaikan ketercapaian kinerja utama Pemda DIY. Budi menyampaikan bahwa ada 4 indikator yang belum tercapai yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, angka kemiskinan, dan ketimpangan wilayah. Pada pertemuan kali ini forum fokus kepada empat indikator yang belum tercapai tersebut.
Perwakilan dari Dinas Sosial DIY mengatakan, permasalahan penurunan kemiskinan ada pada tidak adanya data individu secara by name by address. Solusi permasalahan kemiskinan yaitu dengan penyelesaian data validasi kabupaten dan kota di DIY. Sedangkan terkait dengan IPM, masih cukup timpang dengan kondisi Kota Yogyakarta dan Sleman yang lebih tinggi dari lainnya.
Sekretaris Kabupaten Bantul mengatakan bahwa indikator pencapaian di Bantul sudah sesuai target. Hanya saja beberapa indikator belum memenuhi target seperti IPM dan penurunan kemiskinan. Terkait hal tersebut Edy Susila, Wakil Ketua Pansus BA 9 Tahun 2019 menegaskan bahwa sebenarnya permasalahan kemiskinan itu mengerucut pada kelemahan data dan ketepatan target sasaran pengentasan kemiskinan.
Terkait hal tersebut Eko Suwanto angkat bicara agar dianggarkan dana riset capaian kinerja Pemda DIY, membuat rekomendasi-rekomendasi yang terukur, serta menjalin sinergi antar OPD dan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Mohon tidak ada perdebatan soal metode dari BPS. Silahkan anggarkan di Bappeda untuk mengadakan riset capaian Pemda DIY. Penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci perbaikan dari permasalahan ketidakcapaian ini. Rekomendasi untuk kedepan adalah rekomendasi yang terukur. Perlu juga ada sinergi dan kolaborasi antar OPD dan pemerintah kota/kabupaten dan provinsi,” tutur Eko. (fda)
Leave a Reply