
Jogja, dprd-diy.go.id – Pariwisata DIY mulai memasuki uji coba pembukaan setelah DIY dinyatakan berada dalam PPKM level 3. Sejumlah pihak termasuk pemerintah mempersiapkan pembukaan pariwisata yang tentunya dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
Herman Tony, Sekretaris BPD PHRI DIY menyampaikan bahwa pihaknya merasa optimis terhadap pembukaan pariwisata karena DIY telah berada pada level 3. PHRI turut mempersiapkan pembukaan pariwisata, termasuk penerapan protokol kesehatan di hotel dan restauran.
“Pariwisata kan multi level. Pariwisata selama ini disebut lokomotif, sektor lain adalah gerbongnya,” ungkapnya dalam tayangan Obrolan Pagi RBTV, Jumat (24/09/2021).
Herman mengungkapkan sejumlah hotel dan restauran pada akhir tahun lalu telah mengikuti sertifikasi CHSE sebagai upaya mengikuti tatanan baru setelah masa pandemi. Menurut Herman pembukaan pariwisata ini melibatkan banyak pihak (pentahelix).
“Jadi ada orang menginap di hotel sebelumnya bisa beberapa orang dalam satu kamar begitu pula di restauran itu dibatasi. Dari awal PHRI ambil tagline guyub sesarengan, untuk mengingatkan. Jadi kita menghadapi masalah ini dengan nilai budaya kita, asosiasi pertama yang mengatur protokol kesehatan,” jelasnya.
Nurcholis, Anggota Komisi B DPRD DIY mengungkapkan bahwa seluruh pihak harus mulai beradaptasi dengan situasi. Ia berharap msayarakat dapat mengasah kreativitasnya untuk melihat peluang dalam menghadapi era baru di masa pandemi.
“Kita lihat pandemi mau berakhir kapan kita tidak tahu. Kita sampaikan kepada masyarakat supaya kita ini tidak berandai-andai kembali kepada masa dahulu, masa sebelum ada pandemi. Sekarang kan kita ada di era baru, tatanan baru, kita harus pintar-pintar mencari jalan ke depan. Harapan kami masyarakat harus mulai gigih berinovasi mengahadapi era baru,” ungkap Nurcholis.
Terkait dengan pembukaan pariwisata, Nurcholis mengungkapkan DPRD DIY selalu mendorong percepatan vaksinasi sebagai upaya percepatan pembukaan wisata. Selain itu, saat ini DPRD DIY tengah membahas Raperda mengenai Penanggulangan Covid-19 yang diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan akibat pandemi Covid-19.
“Kami di dewan untuk regulasi dan pengawasan kita selalu dorong ke dinas-dinas (OPD) terkait vaksin jadi gerakan. Di samping itu kami baru membahas Raperda tentang Penanggulangan Covid-19, merupakan salah satu dukungan dewan mempercepat pandemi bisa tertangani secara holistik. Kita selalu diskusi dengan pakar supaya bagaimana tatanan baru bisa menumbuhkan perekonomian di DIY,” jelas Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini.
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata DIY, Kurniawan mengatakan bahwa pembukaan pariwisata ditargetkan setelah vaksinasi di DIY mencapai 80%. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini kendala vaksinasi ada pada vaksinasi untuk lansia.
“Target oleh Pak Gubernur setidaknya 80% (mulai pembukaan pariwisata), sekarang sudah mencapai 75%, artinya hampir tercapai. Minggu depan Insya Allah akan tercapai. Kita juga terus vaksinasi di seluruh kabupaten/kota, kemudian ada yang membuat kita agak susah capai target adalah vaksinasi lansia,” jelasnya.
Ia menjelaskan saat ini tiga destinasi yang masuk dalam uji coba pembukaan secara bertahap yakni, Gembira Loka, Tebing Breksi dan Hutan Pinus Asri. Menurutnya perlu persiapan dalam pembukaan destinasi wisata karena memerlukan sertifikat CHSE.
“Butuh persiapaan karena yang dibuka ini adalah destinasi yang sudah memiliki sertifikasi CHSE. Sekarang kita lakukan pendampingan untuk monitoring dan evaluasi uji coba,” ungkapnya.
Kurniawan mengatakan bahwa uji coba dibuka mulai dari destinasi wisata yang memiliki risiko penularan paling rendah. Sementara ini destinasi yang masuk dalam uji coba adalah destinasi wisata outdoor, namun pihaknya mengecualikan pantai sebab kontrolya sulit.
“Sebelum pandemi kunjungan wisaatawan paling banyak di pantai dibanding gunung. Kenapa pantai belum dibuka, dimulai dari yang risikonya paling rendah jadi yang outdoor dan pantai ini kontrolnya susah karena pintunya banyak,” imbuh Kurniawan. (fda)
Yuk silahkan dimulai bapak-ibu pemangku jabatan, kami pelaku wisata butuh suport dari pemerintah daerah