Pegiat Difabel Minta Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Ditunda

Jogja, dprd-diy.go.id – Pegiat difabel menolak pembahasan Raperda tentang Pendidikan Khusus yang disampaikan dalam audiensi pada Selasa, (21/9/2021). Audiensi tersebut dihadiri secara langsung oleh perwakilan pegiat difabel dan secara telekonferensi oleh Biro Hukum serta Dinas Sosial.

pegiat difabel meminta pengunduran pengesahan raperda

Pada audiensi tersebut pegiat difabel meminta adanya pengunduran pengesahan raperda yang kini tengah dibahas. Famid, salah seorang pegiat difabel mengatakan terdapat dua raperda yang masih dalam tahap di DPRD DIY yang berkaitan dengan kalangan difabel. Pihaknya merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam pembahasan naskah akademik maupun penyusunan draf raperda.

“Dalam raperda difabel ini sangat kurang ada andilnya dari teman-teman distabilitas sehingga hal tersebut membuat kami kecewa dan kami menolak raperda yang akan disahkan karena dalam susunan raperda yang akan disahkan belum memenuhi hak-hak dari distabilitas,” ujar Famid.

Kaidah Hukum yang belum sesuai 

Gus Anes, pegiat difabel lainnya menambahkan terkait Raperda Pendidikan Khusus, dasar hukum yang digunakan dirasa kurang tepat yakni Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang masih dalam proses amandemen.

“Saat ini teman-teman difabel dapat mengakses youtube dan media lainnya yang saat ini sudah masuk dalam UU Sistem Pendidikan Nasional,” ungkapnya yang merasa keberatan dengan landasan yang digunakan terlalu lama yakni UU Nomor 20 Tahun 2003.

Menurut kaidah hukum, ketentuan yang baru akan menghapus ketentuan yang lama. Anes mengatakan paradigma apapun harus mengacu pada hal yang sangat fundamental, sehingga adanya raperda ini bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Saya memohon kepada legislatif untuk menunggu aturan lebih khusus terhadap Raperda Pendidikan Khusus untuk pengesahan (terlebih dahulu) revisi Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,” tambahnya.

Rudi, pegiat difabel mengungkapkan agar pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini dapat ditunda agar dapat dilakukan pengkajian kembali. Ia berharap kalangan difabel dapat dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan terkait kalangan difabel.

“Demi keberlangsungan yang baik tentang teman-teman difabel agar lebih baik kita bersama teman-teman memberikan masukan mengenai Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini,” ujar Rudi.

Menurut Wahyu, pegiat difabel masih ada proses amandemen terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dapat disesuaikan dengan hasil amandemen tersebut.

“Ada proses amandemen dalam raperda yang dimulai dari 2018, mohon dari dewan juga memperhatikan tentang raperda agar ditahun 2021 dapat disahkan,” ungkap Wahyu.

Budi dari Dinas Sosial mengatakan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2012 diusulkan oleh Dinas Sosial. Saat ini draf Perda berada di Biro Hukum yang saat ini sedang diproses.

“Revisi ini dilakukan karena isinya tidak sinkron dengan undang-undang sedangkan untuk pendidikan di dalam raperda ini dituliskan diselenggarakan dengan inklusi dengan pendidikan khusus,” jelas Budi.

Sementara Suryanto dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mengatakan layanan pendidikan yang disampaikan para pegiat difabel sudah diatur dalam raperda. Hanya saja aturan-aturan tersebut tidak ditunjukkan secara khusus.

“Raperda ini sangat menguntungkan bagi teman-teman difabel karena kami dapat memberikan pelayanan secara lebih baik dan apabila raperda ini secara cepat untuk disahkan akan lebih baik,” ungkap Suryanto.

Huda Tri Yudiana, selaku Pimpinan DPRD DIY yang memimpin audiensi ini memberikan solusi mengenai audiensi tersebut. Menurutnya langkah yang perlu diambil saat ini adalah menyelesaikan proses amandemen Perda Nomor 4 Tahun 2012 agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

“Terdapat perda yang secepatnya harus disahkan tentang difabel dan pendidikan khusus kemudian keinginan teman-teman akan segera kami sampaikan kepada pansus mengenai kurang berkenannya difabel mengenai perda,” jelas Huda.

Ketua Pansus Sofyan Setyo Darmawan sepakat untuk menunda pembahasan raperda

Ketua Pansus pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Sofyan Setyo Darmawan mengungkapkan sepakat untuk menunda pembahasan raperda ini. Menurutnya saat ini yang harus dilakukan adalah menyelesaikan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012.

“Pendidikan khusus ini sangat kontradiktif yang mungkin akan dipertimbangkan nanti akan diubah, dalam raperda kita harus kita garis bawahi yaitu tentang kuantitas yang nantinya akan kami tambahkan dalam raperda tentang kuantitas pelayanan yang tidak hanya kualitas layanan,” ungkap Sofyan.

Hal tersebut disepakati Anggota Pansus, Bambang Setyo Martono dan Nurcholis.

“Saya setuju dengan masukan-masukan dari teman-teman, mungkin dengan masukan-masukan yang dapat mendorong penyempurnaan dan menghindari kerancuan dalam pembuatan raperda difabel dan pendidikan khusus,” tambah Nurcholis.

Audiensi ini menghasilkan keputusan bahwa pembahasan raperda akan ditunda, sementara Perda Nomor 4 Tahun 2012 akan dibenahi terlebih dahulu. (fir)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*