Raker Pansus BA 24 Tahun 2021 Bahas Vaksinasi Covid-19

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 24 Tahun 2021 menggelar rapat kerja pada Selasa (12/10/2021), Andriana Wulandari dari Komisi D selaku Ketua Pansus Covid-19 memimpin jalannya rapat di ruang rapat paripurna lantai 1 gedung DPRD DIY.

Rapat kerja ini dilakukan untuk melanjutkan pembahasannya mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19 pada bagian ke-5 mengenai Vaksinasi Covid-19 yang diikuti oleh Anggota Pansus, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disperindagkop, Diskominfo, Disnakertrans, Bappeda, Dikpora, Kemenhumkam.

Pada pembahasan ini Andriana Wulandari menyampaikan pada pertemuan sebelumnya telah dibahas pasal per-pasal, bab per-bab, sampai dengan penanganan kasus dengan fokus penanganan kesehatan. Pada pertemuan ini pembahasan bagian ke-5 (Pasal 19) mengenai Vaksisnasi Covid-19, serta memberi kesempatan kepada Biro Hukum untuk memasukan berbagai usulan yang masih belum dimasukan pada Raperda. Usulan-usulan yang ada akan melengkapi pasal ataupun bab menjadi lebih baik.

Pada rapat kerja sebelumnya terdapat usulan bahwa pidana dihilangkan sehingga hanya administrasi, namun untuk individu di hilangkan, yang ditekankan yaitu sanksi untuk perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. Terdapat tambahan pasal terkait WNA, adanya aturan yang mengatur tentang WNA di DIY terkait prokes. Jika ditemui WNA yang melanggar protokol kesehatan maka tidak sampai di deportasi, melainkan dikenai denda sebesar Rp 1.000.000,- .

“Terkait masalah sanksi untuk individu dan perusahaan tetap ada, untuk memberikan efek jera” Jelas BPBD.

Perihal sanksi untuk individu yakni berupa teguran secara lisan ataupun tertulis, dan sanksi sosial. Namun untuk WNA akan ditambahkan denda dengan administrasi bernilai rupiah.

“Berfokus pada sanksi, lebih baik ditidakadakannya pidana karena rawan untuk dipermasalahkan. Mengenai sanksi administratif lebih diperhatikan lagi subyek-subyeknya” Ungkap Kemenhumkam.

Percepatan vaksinasi sudah dilakukan yakni melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, TNI, Polri, dan BIN.

“Pelaksanaan vaksinasi di DIY untuk siswa SMA, SMK, SLB sudah diatas 90% dan guru pengajar serta tenaga didik mencapai 94%. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sudah tersedia 325 sekolah sudah siap melaksanakan PTMT, untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diharapkan untuk siswa yang sudah vaksin minimal 80% tiap sekolahnya. Bagi sekolah yang sudah siap PTMT sudah dimulai sejak 20 September 2021 tetapi tergantung kesiapan setiap sekolah” Jelas Dikpora.

Kesimpulan pada rapat kerja, bahwa ada kesepakatan bersama untuk memberikan masukan secara tertulis dan pada rapat kerja yang akan datang Biro Hukum diberikan waktu untuk menyampaikan berbagai hasil masukan dari OPD dan masyarakat melalui anggota Pansus. (mnq)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*