KPID DIY Minta Dukungan DPRD DIY dalam Penguatan Kinerja Pengawasan Penyiaran

Jogja, dprd-diy.go.id – Ketua DPRD DIY, Nuryadi menerima audiensi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY terkait dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Pertemuan  yang dilakukan pada Selasa (12/10/2021) KPID DIY menyampaikan beberapa aspirasi untuk meningkatkan kinerja KPID dalam pengawasan penyiaran dan dukungan dari DPRD DIY.

Agnes Dwi Rusjiati, Komisioner KPID DIY Periode 2020-2023 menyampaikan bahwa terkait anggaran, KPID DIY mengelola sesuai dengan Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Agnes menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan kerja sama atau MOU dengan Kementerian Agama dalam rangka pengawasan siaran keagamaan di televisi dan radio.

“Ini sangat penting, isu keagamaan sangat sensitif. Harapannya (lembaga penyiaran) bisa menambah wawasan memilih narasumber yang kompeten, yang dapat menyejukkan juga mempersatukan keberagaman di Jogja,” ungkapnya.

Pihaknya turut bekerjasama dengan BPOM terkait dengan obat dan makanan yang kerap ditampilkan di televisi dan siaran radio. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terlindungi dari bahaya. Ada juga MOU dengan perguruan tinggi di DIY dalam rangka pemberdayaan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dan pelaksanaan magang dalam melakukan pengawasan isi siaran di KPID DIY.

“Kerja sama dengan kampus tersebut juga menjadi sarana bagi kami dalam melaksanakan literasi media agar masyarakat bisa memilih siaran dan tayangan yang berkualitas,” jelas Agnes.

Terkait dengan amanat dalam Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran diwajibkan bagi lembaga penyairan untuk melakukan siaran dengan menggunakan bahasa Jawa sedikitnya sekali dalam sehari. KPID DIY turut bertugas dalam melakukan pengawasan agar lembaga penyiran wajib melaksanakan peraturan tersebut.

“Tujuannya (Perda) tersebut adalah untuk menjaga dan melestarikan bahasa Jawa sesuai keistimewaan DIY. Kami juga sudah memberikan surat teguran kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, tidak melakukan hal ini,” tambahnya.

Sebelumnya KPID DIY telah melakukan pertemuan dengan pansus pengawasan Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Ia menyampaikan ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kebutuhan peralatan untuk memantau radio.

“Penguatan lembaga KPID, karena media memegang peranan sentral bagi masyarakat dan penguatan atau perspektif dalam pengembangan masyarakat. Kami ada hambatan, dimana jumlah lembaga penyiaran banyak tidak sama dengan peralatan yang kami miliki,” jelas Agnes.

KPID DIY juga mengatakan kepada pansus soal kegiatan literasi media atau sosialisasi kepada masyarakat agar sadar media dalam memilih tayangan yang berkualitas yang tidak membawa hoax dan ujaran kebencian. Pihaknya juga ini bersama mengajak partisipasi masyarakat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

“Mulai tahun ini televisi sudah masuk era digital. Semakin banyak penyiaran digital yang butuh kesiapan dari masyarakat dan pemerintah,” tambahnya mengungkapkan kebutuhan memasuki era televisi digital ini.

Nuryadi menanggapi bahwa KPID menjadi harapan bersama soal penyiaran di DIY. Ia sepakat bahwa salah satu peran KPID adalah untuk menjaga iklim sejuk dari penyiaran yang harus dijaga bersama. Koordinasi dengan Kemenag ini diharapan Nuryadi dapat menjaga keistimewaan DIY yang aman tentram dan damai.

Terkait aspirasi yang disampaikan oleh KPID, Nuryadi mengatakan akan membahas kembali dengan Anggota DPRD DIY dalm pertemuan lain, terutama oleh Komisi A DPRD DIY. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*