Rapat Komisi D Bahas Perubahan RAPBD DIY TA 2021 dengan OPD Mitra Kerja 

Jogja, dprd-diy.go.id – Jum’at (10/9/2021) Komisi D DPRD DIY melakukan rapat kerja terkait pembahasan perubahan RAPBD DIY TA 2021 dengan OPD Mitra Kerja. Raker kali ini di pimpin oleh Koeswanto dan diikuti oleh Dinas Kesehatan DIY, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Rs Paru Respira, Balai Labkes dan Kalibrasi, BPKA, dan RSJ Grasia.

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menyampaikan perubahan RAPBD TA 2021 yaitu, anggaran belanja yang semula Rp. 29.659.886.513 mengalami penurunan menjadi Rp. 25.729.835.522. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Perubahan anggaran yang mengalami pengurangan yaitu, recofusing anggaran, penyesuaian kebutuhan gaji, penyesuaian kebutuhan biaya perjalanan bisnis, penyesuaian kebutuhan makan dan minum rapat, pembatalan perayaan hari santri nasional, perubahan konsep perlombaan Pesparani Nasional dari luring ke daring, dab rasionalisasi pelatihan rutin dan pesparani. Kemudian, anggaran yang mengalami penambahan yaitu, penyusunan naskah akademik dan raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan penambahan surveyor monev pelaksanaan hibah rumah ibadah.

Mengenai kaum Rois yang merupakan khas Yogyakarta dan mendapatkan perhatian khusus serta prioritas diharapkan adanya bantuan ormas akan direncanakan masuk APBD pada 2022. Contohnya NU dan Muhammadiyah yang membantu masyarakat kita dalam vaksinasi. Butuh dimulai di setiap desa adanya Rois yang bekerja dengan baik dalam masyarakat sehingga dapat direncanakan dalam hal bantuan untuk Rois sebagai contoh BPJS. Tindak lanjutnya, Rois merupakan bagian dari Kraton maka bantuan dana akan dimasukkan ke Kraton, lalu untuk BPJS sudah dipastikan terdaftar jika tergabung dalam Rois.

Dinsos, hibah dengan anggaran Rp. 828.600.000 diperuntukkan 19 lembaga, bansos dengan anggaran Rp. 1.795.000.000 diperuntukkan 88 lembaga sudah dicairkan semua dan menunggu realisasinya. Belanja 2021 secara total ada perubahan Rp. 98.307.857.609 sesudahnya Rp. 99.935.170.542 hingga ada penambahan Rp. 1.627.312.933, yang terdiri dari belanja pegawai sebelumnya Rp. 40.718.788.651 menjadi Rp. 38.062.073.759 terjadi pengurangan Rp. 2.656.714.892. Di luar gaji semula Rp. 54.589.068.958  menjadi Rp. 58.834.599.783 sehingga ada penambahan Rp. 4.245.530.825, anggaran ada. Proses perubahan anggaran ada pengurangan Rp. 2.657.663.400  tetapi ada penambahan penangangan covid 7.495.356.000, dirasionalisasi dana istimewa pertama pengurangan Rp. 75.550.000 dan penambahan Rp. 200.000.000 mengenai penyusunan aplikasi BPKS daerah, rasionalisasi dana istimewa ke dua pengurangan Rp. 85.953.000 dan perubahan belanja untuk gaji dari Rp. 1.092.161.750 dan perubahan belanja pegawai  Rp. 2.656.714.892. Ada kekurangan belanja terkait dengan pertama kekurangan Rp. 59.240.000 yaitu, Honor PKSK , Balai Terpadu Penyandang Disabilitas, dan Balai Rehabilitas Sosial Pengasuhan Anak. Dari segi KUPA tidak banyak berubah.

Berhubung jaminan sosial ada penambahan sekitar 6M, mengaharapkan solusi mengenai permasalahan ijazah sekolah ditahan karena tidak ada biaya untuk mengambil selama pandemi ini. Terkait sudah menurunnya kasus covid-19 di Yogyakarta anggaran untuk shelter diharapkan adanya penyesuaian.

Dinkes tidak banyak perubahan dengan KUPA, usulan anggaran untuk penambahan reagen pemeriksaan covid, alat perlindungan diri, pelayanan vaksinasi massal maupun di sentra vaksinasi, penambahan insentif dan relawan tenaga kerja kesehatan, penyesuaian belanja pada aktivitas sosialisasi gerakan vaksinasi, material umum rumah sakit rujukan covid, penambahan belanja beberapa UPT karena adanya SILPA 2020, penyesuaian angkas dan tolak ukur kinerja, penyesuaian operasional kantor, perubahan sasaran jambanisasi, dan penambahan iuran premi BPIJKN. Total semula Rp. 37.849.903.700  menjadi Rp. 32.530.305.200 berkurang 14%. Pendapatan ini berasal dari UPT Dinkes, 2 Rumah Sakit, Balai Labkes, dan Bapelkes. Total belanja semula Rp. 203.458.357.210 menjadi Rp. 342.323.247.911 pertambahan 67,25%. Untuk penanganan covid-19 dan percepatan vaksinasi melakukan belanja reagen yang sebelumnya tidak ada menjadi 55.310.131.000, sosialisasi gerakan masyarakat sehat di 60 titik tetap namun, ada desain ulang, sentra vaksinasi yang semula tidak dianggarkan menjadi 142x untuk 2 dosis dengn sasaran 200-400 orang, vaksinasi massal tidak dianggarkan lalu dianggarkan 18x setiap kalinya kurang lebih 2000 orang dan sudah dilaksanakan 16x, penambahan APD Rp. 505.250.000 menjadi Rp. 4.065.405.000, kegiatan intervensi langsung ke masyarakat inspeksi kesehatan lingkungan, imunisasi lengkap bagi anak kurang  dari 1 tahun target 90%, imunasasi lanjutan untuk anak dibawah 2 tahun dengan target 95% di DIY, desa kelurahan dilakukan verifikasi sanitasi dengan target 100%, serta jambanisasi.

Imam Priyono, diharapkan berpartisipasi dalam pandemi dengan Dinkes melakukan penyuluhan-penyuluhan mental agar dapat melawan covid-19. Jika dilakukan penyuluhan mental dapat memberikan tambahan kekuatan dalam menghadapi covid-19 dan jika berada di rumah sakit dapat merasakan kenyamanan. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*