Pansus BA 24 Tahun 2021 Dengarkan Hasil Pencermatan Biro Hukum

Jogja, dprd-diy.go.id – Setelah membahas naskah akademik, pada Kamis (09/09/2021) Pansus BA 24 Tahun 2021 mulai membahas draf Raperda Penanggulangan Covid-19. Dipimpin Andriana Wulandari, Ketua Pansus, rapat dilaksanakan secara virtual bersama Anggota Pansus dan Perangkat Daerah terkait.

Puwanto Budi Santosa, Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum DIY menyampaikan bahwa Biro Hukum telah mencermati draf raperda serta melakukan beberapa perubahan.

Biro Hukum telah melakukan perubahan pada bagian menimbang dari segi redaksi dan substansinya. Selanjutnya Biro Hukum melakukan perubahan pada Bab III yang semula tentang ‘Protokol Kesehatan’ menjadi ‘Pencegahan Penyebaran Covid-19’. Perubahan tersebut turut mengubah pasal di dalamnya yakni pada Pasal 4.

Soal vaksinasi Covid-19 sebelumnya Dinas Kesehatan menyarankan agar dapat dipindahkan ke pasal bawah, sehingga Bab V terkait ‘Vaksinasi Covid-19’ yang semula berada di Pasal 4 berpindah hingga mencakup Pasal 23.

“Dibuat pasal baru agar tidak fokus di vaksinasi, jadi kita pindah ke belakang sesuai kata Dinkes,” jelasnya.

Perubahan juga ada di Pasal 34 terkait ‘Jaga Warga’ yang semula tertulis dengan ‘Jaga Tangga’. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Satpol PP serta DIY yang telah memiliki Pergub Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga.

Amir Syarifudin, Anggota Pansus menanggapi bahwa sebelum memulai pembahasan secara mendalam, terlebih dahulu perlu ditegaskan arah perda tentang Covid-19 atau penyakit menular secara umum. Selain itu, menurutnya perlu disesuaikan pula dengan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Pasal 8-10 perlu ditegaskan kembali soal pelanggaran bagaimana. Perlu juga pembagian kewenangan anatara Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan perda ini nantinya,” tambahnya.

Amir menanggapi soal pemulasaran jenazah pada Pasal 34, ia mengatakan pada pembahasan selanjutnya perlu diberikan ketegasan terkait kewenangan Pemda DIY dalam hal ini. Ia menyarankan agar ketugasan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemberdayaan di tingkat desa, RT dan RW.

Anggota Pansus, Imam Taufik mengakatakan soal aspek sosial, menurutnya dampak sosial yang ditimbulkan dari adanya Covid-19 ini sangatlah banyak. Ia menyarankan agar pada perda ini nantinya juga dibahas mengenai solusi dampak sosial akibat Covid-19 sebagai bentuk atensi dari Pemda DIY.

Andriana menanggapi bahwa sebelumnya masukan dari dokter bahwa perda ini harus difokuskan sebagai upaya penanganan Covid-19, sebab virus Covid-19 ini berbeda dari penyakit menular lainnya. Sementara urgensi dari penanganan sosial adalah penyaluran bantuan sosial yang masih memiliki banyak kendala. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*