Sejumlah Rumah Sakit Evaluasi Keterlambatan Pembayaran Klaim BPJS

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) bahan acara nomor 42 tahun 2019 mendengarkan masukan dari beberapa rumah sakit yang ada di DIY. Masukan yang disampaikan pada Kamis (14/11/2019) ini terkait evaluasi pelaksanaan BPJS di sejumlah rumah sakit.

Muhammad Yazid ketua pansus menyampaikan rasa prihatinnya atas berbagai permasalahan terkait kesehatan di DIY. Menurut penjelasannya permasalahan terbanyak terkait kesehatan adalah soal pelaksanaan BPJS.

“Kita prihatin masalah kesehatan yang ada di DIY. Sebelumnya kita sudah bahas permasalahan terutama permasalahan paling banyak yaitu soal pelaksanaan BPJS. BPJS itu masih mencari jati diri format yang paling tepat ini seperti apa,” tutur Yazid.

Anggota Fraksi Nasdem PSI PD ini berharap seluruh masyarakat di DIY dapat masuk dalam jaminan BPJS, baik melalui instansi maupun mandiri. Secara umum Yazid menyampaikan bahwa cukup banyak masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS. Masyarakat juga mengeluhkan beberapa pelayanan dari rumah sakit yang dirasa kurang memadai.

Pada pertemuan ini Yazid meminta seluruh direktur atau perwakilan rumah sakit yang hadir menyampaikan evaluasi pelaksanaan BPJS. Hal ini ditengarai adanya beberapa laporan permasalahan pembayaran klaim kesehatan dari rumah sakit kepada BPJS.

Sejumlah direktur atau yang mewakili setiap rumah sakit menyampaikan pelaksanaan BPJS di rumah sakitnya. Selain itu juga disampaikan jumlah klaim BPJS yang sudah dibayarkan dan belum dibayarkan.

Beberapa rumah sakit pemerintah seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), RS Sardjito, dan RSJ Grhasia menyampaikan pada tahun ini terdapat klaim yang belum dibayarkan BPJS. Bahkan sebagian rumah sakit merasa keberatan dalam mengelola keuangan rumah sakit yang terbatas untuk menanggung klaim BPJS yang belum dibayarkan.

Total jumlah klaim yang belum dibayarkan BPJS kepada rumah sakit pemerintahan ini berkisar antara 3 – 28 milyar di setiap rumah sakit. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari keterlambatan pembayaran selama beberapa bulan belakangan dalam tahun ini.

Perwakilan RSUD Wates menyampaikan keterlambatan pembayaran berdampak pada penurunan kunjungan pasien. Pelayanan masyarakat tetap diupayakan optimal sementara di sisi lain rumah sakit kesulitan dalam menutupi kebutuhan keuangan pelayanan.

Hal serupa dirasakan oleh rumah sakit swasta di DIY, seperti PKU Muhammadiyah, RS Panti Rapih, dan Bethesda. Sebagai rumah sakit swasta, tentu dampak keterlambatan pembayaran klaim BPJS sangat menumbangkan kondisi keuangan rumah sakit. Keuangan yang didapatkan secara mandiri tidak mampu menutupi kebutuhan pengelolaan rumah sakit.

Dokter Rita selaku pengelola rumah sakit Panti Rapih mengatakan bahwa klaim yang belum dibayarkan sejak bulan Juni sebesar 78 milyar. “Kami upayakan pelayanan sebaik mungkin ke pasien. Pasien juga belum paham regulasi rujukan berjenjang. Kami sebagai rumah sakit swasta susah menangani kalau pembayaran mundur seperti ini. Pending pembayaran sangat membebani, kalau terus seperti ini kami bisa tutup,” ungkapnya.

Yazid mengungkapkan bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan bersama. “Ini merupakan permasalahan bersama, lebih kasihan ke rumah sakit swasta. Kami ingin bantu selesaikan persoalan ini karena ini tugas kami. Melalui pansus ini kita bersama sama telaah apa saja yang yang menjadi persoalan dan solusinya.” (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*