Jogja, dprd-diy.go.id – Sejak adanya pandemi Covid-19, pada tahun ini kondisi semakin membaik. Miyono, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY mengatakan bahwa secara global kondisi pandemi sudah mulai membaik dari tahun 2020 lalu.
“Kondisi sudah mulai membaik dari tahun lalu tumbuh negatif, diperkirakan 2021 ekonomi global tumbuh 5,8%. Tapi di tengah isu yang membaik ada beberapa kendala yang bisa menurunkan itu, seiring dengan adanya krisis evergrande di Cina dan kebijakan Bank Sentral Amerika yang akan melakukan tapering. Itu akan berdampak ke perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Ia menjelaskan pada triwulan II pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 11,8%, namun sempat menurun kembali sejak adanya kebijakan PPKM level 4 dan lonjakan kasus Covid-19 akibat varian delta yang baru. Menurutnya kebijakan tersebut memengaruhi konsumsi di DIY yang menyumbangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga sebesar 66%.
Miyono mengatakan untuk mendorong peningkatan ekonomi di DIY sektor pariwisata dan pendidikan harus segera dibuka. Menurutnya jika kedua sektor tersebut dibuka, secara beriringan sektor lain akan meningkat.
“Mudah-mudahan segera turun levelnya (PPKM), sehingga sektor pariwisata segera dibuka tapi tetap menggunakan prokes. Syukur kalau pembelajaran sudah mulai dibuka juga perlahan-lahan. Saya yakin kalau kedua (sektor) itu sudah bisa dibuka, ekonomi Jogja akan cepat sekali. Karena kita (Jogja) ini basisnya massa, kalau massanya ada sektor lainnya akan mengikuti,” ungkap Miyono.
Selain melalui pariwisata, Miyono mengungkapkan pentingnya peningkatan sektor perdagangan. Pihaknya bersama instansi terkait telah membuat suatu forum komunikasi ekspor-impor sebagai bentuk pemanfaatan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) untuk sektor perdagangan.
“Kami Bank Indonesia dan instansi terkait, membuat suatu forum komunikasi ekspor-impor, jadi bagaimana kita manfaatkan bandara (YIA) untuk ekspor. Ini harus kita mulai dari sekarang. Kita juga kasih pelatihan kepada UMKM untuk menjadi eksportir baru,” terang Miyono.
Mengenai kondisi UMKM DIY, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Srie Nurkyatsiwi mengungkapkan bahwa sejauh ini daya juang dan daya saing UMKM DIY sudah baik. Dinas Koperasi dan UMKM DIY turut mendorong kualitas dan kontinuitas sebagai upaya peningkatan pasar.
“Kita juga harus dorong bagaimana kualitas dan kontinuitas juga, karena kalau tidak kita dorong ini pasarnya akan hilang. Perlu pendampingan misal sekarang dinamika sesuai yang dibutuhkan seperti apa,” ungkapnya.
Siwi mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Terkait dengan legalitas produk, Siwi mengatakan hal tersebut sangat penting sebagai sebuah investasi dari keberlanjutan UMKM.
“Ini kan mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka kami akan membuatkan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Investasi dari UMKM bukan uang, tapi kualitas dari produk itu sendiri. Maka dari Pemda DIY yang melalui anggaran juga memfasilitasi legalitas (produk),” jelasnya.
Sama halnya dengan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM DIY sangat gencar dalam mendukung pemasaran produk UMKM. Menurutnya inovasi sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pasar. Ia mengungkap para pelaku UMKM memiliki sikap optimis dalam melakukan inovasi.
Sementara Anton Prabu Semendawai, Wakil Ketua DPRD DIY mengatakan bahwa kondisi perekonomian DIY sejak PPKM level 4 merupakan langkah berat yang harus ditempuh DIY untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19. Ia sepakat dengan Miyono bahwa setelah level PPKM di DIY menurun upaya pembukaan kembali pariwisata DIY harus dilakukan dengan gencar.
“Dan yang paling ampuh di Jogja ini ya CBT (Community Base Tourism), desa wisata ini kan bagian dari CBT. Ekonomi tumbuh, tourism tumbuh, tapi kita jangan sampai lengah (dengan protokol kesehatan),” lanjutnya.
Menurut Anton sebelum pembukaan, temoat wisata di DIY harus sudah memiliki sertifikat CHSE. Untuk menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM di tingkat desa, Anton mengatakan pihaknya sudah menggencarkan gerakan pranatan anyar.
“Tempat-tempat wisata ini harus memiliki sertifikat CHSE dari kementerian. Jadi 2021 alhamdulillah sudah mulai gerakkan pranatan anyar untuk tumbuhkan ekonomi di desa dan UMKM desa berjalan,” ungkapnya.
Anton mengungkapkan bahwa pada prinsipnya DPRD DIY mendukung segala kebijakan yang berdampak positif untuk masyarakat.
“Selama kebijakan ini untuk masyarakat kami siap mendukung termasuk untuk danais (dana keistimewaan),” ungkap Anton. (fda)
Leave a Reply