Strategi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Provinsi DIY termasuk dalam zona merah persebaran Covid-19 di Indonesia. Data terakhir menunjukkan sebanyak 62 kasus positif Covid-19 terjadi di DIY. Pemerintah DIY dan tim percepatan penanganan Covid-19 DIY terus mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kadarmanta Baskara Aji, Sekretaris Daerah DIY mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus positif ini didominasi oleh pendatang dari luar daerah (imported case). Aji mengatakan hingga kini arus mudik keluar masuk DIY masih terus terjadi meskipun sudah diimbau agar tidak mudik.

“Sebenarnya saat ini sebanyak 62 kasus positif kebanyakan dibawa dari mereka yang baru datang dari zona merah (daerah lain). Sangat penting upaya percepatan dari penanganan dan pencegahan Covid-19. Kita tidak mungkin melarang (mudik), tapi kita bisa meningkatkan pengamanan dengan melalui aparat setempat, harus selalu terjaga, dan melakukan cek terhadap kesehatan pendatang,” ungkapnya dalam program live streaming parlemen Tribunjogja, Kamis (16/04/2020).

Aji menegaskan bahwa percepatan ini butuh peran serta dari berbagai pihak, termasuk di tingkat desa. Aji mengapresiasi sejumlah warga yang sudah melakukan inisiatif penutupan di beberapa portal desa. Upaya ini tentunya harus dibersamai pemahaman bahwa yang dilakukan bukan lockdown, namun untuk mempermudah verifikasi warga yang keluar masuk desa.

Menurut Aji, saat ini pemerintah daerah sedang mengatur pembagian bantuan baik kartu pra kerja maupun bantuan jaminan hidup dari Dinas Sosial. Aji mengungkapkan bahwa dana desa juga dapat dimanfaatkan dalam percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah akan mengatur pembagian dana yang didapat dari provinsi, kabupaten atau kota, dan desa agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagiannya.

Langkah Percepatan Pencegahan & Penanganan Covid-19 

Sementara itu, Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menyebutkan tujuh langkah pitulungan sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 di DIY. Pertama, pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang Covid1-9. Pada kenyataannya masyarakat belum cukup paham langkah pencegahan penyebaran virus corona di lingkungannya.

“Edukasi seperti protokol masuk rumah belum cukup dipahami kebanyakan warga. Masyarakat pun belum mengikuti imbauan pemerintah untuk memakai masker kain standar ketika keluar rumah. Pemahaman seperti ini penting disampaikan agar masyarakat dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungannya,” tutur Eko.

Kedua, penanganan medis dengan peningkatan sistem kesehatan. Eko mengungkapkan bahwa dalam aspek penanganan medis, pemerintah harus memberi jaminan kelengkapan APD dan makan minum kepada tenaga medis. Bahkan Eko mengatakan bahwa jaminan sosial juga perlu diberikan kepada tenaga medis. Eko menyarankan agar dapat memberdayakan masyarakat produsen APD untuk memberikan masukan pendapatan produsen dan ketersediaan tenaga medis yang membutuhkan APD.

Ketiga, penanganan non medis seperti kebutuhan pangan, ekonomi, atau sosial. Kepada pemda, Eko mengatakan agar menyiapkan pemetaan bantuan agar merata. Menurutnya, pemberian bantuan kebutuhan pangan pun harus diperhatikan dengan cermat terutama kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi ini.

Keempat, anggaran yang berasal dari APBD DIY termasuk dalam penyelarasan APBD kabupaten/kota dan dana desa/kelurahan. Dana kelurahan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, salah satunya untuk  sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan desa dan kelurahan. Eko berharap agar dana yang dimiliki dimanfaatkan untuk upaya percepatan penanganan Covid-19.

Kelima, gotong-royong dari berbagai pihak, khususnya swasta dalam bentuk CSR. Menurutnya seluruh elemen harus bersama melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan caranya masing-masing. Aparat melakukan pengamanan dan penegakan hukum bagi para pelanggar, kemudian pihak swasta dalam melakukan percepatan penanganan di sekitar DIY melalui program CSR.

Keenam, masyarakat harus disiplin menerapkan physical distancing dan pola hidup sehat. Sejauh ini aparat penegak hukum seperti Satpol PP telah bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk memantau sekitar agar tidak berkerumun. Pada intinya, masyarakat harus sadar diri menjaga dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya agar tidak saling menulari virus corona.

Terakhir, Eko mengatakan bahwa setelah seluruh pihak berusaha tentunya harus diiringi dengan doa. Eko mengejak seluruh masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepada-Nya agar masa pandemi ini segera berakhir.

Eko juga berharap agar pemda lebih tegas dalam mengurangi angka masyakat yang mudik. Penegasan ini tentu harus dibarengi dengan upaya pemda memberikan bantuan sosial dan jaminan hidup bagi warganya yang berada di luar daerah. Perlu koordinasi dengan Badan Penguhubung Daerah untuk mengawasi dan mendata warga yang berada di luar daerah.

Menurut Eko koordinasi ini juga penting dalam upaya kerjasama penanganan medis dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan DIY. Hal tersebut penting untuk menyelaraskan kebijakan dan kewenangan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*