Jogja, dprd-diy.go.id – Pandemi Covid-19 cukup berdampak besar pada situasi perekonomian di DIY. berbagai kesulitan dialami para pekerja yang dirumahkan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta para pekerja informal. Pemerintah daerah kini tengah melakukan pemberian bantuan sosial sebagai upaya penanganan dampak Covid-19 di tengah masyarakat.
Agus Setyanto, Anggota Gugus Tugas Sosial Masyarakat Dinas Sosial DIY juga menyampaikan bahwa sebelumnya gugus tugas sudah melakukan sosialisasi dan edukasi untuk melindungi diri serta menjaga protokol kesehatan. Hingga saat ini, gugus tugas masih sangat berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.
“Ini edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan. Dalam gugas (gugus tugas) terbagi dua, yakni dalam karantina dan di luar karantina. Di karantina kami menyiapkan selter, menyiapkan karantina bagi ODP atau masyarakat yang ditolak warga. Kami juga siapkan dapur umum untuk supply makanan bagi ODP,” jelasnya.
Sementara di luar karantina, gugus tugas memberikan bantuan kepada fakir miskin atau tidak mampu, lansia yang terdata dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta disabilitas. Ketiga golongan ini merupakan garis besar sasaran program yang akan mendapatkan bantuan.
“Untuk lansianya yang ada dalam panti, kami yakinkan bahwa lansia berada di bawah LKS yang jadi salah satu sasaran kami. Bentuk bantuan dari pemda uang, besarannya akan ke top up nilainya menjadi 600 ribu. Kalau fakir miskin dengan PKH (Program Keluarga Harapan) dapat bantuan senilai 200 ribu dan top up 400 ribu per KPM,” tutur Agus menjelaskan bantuan yang didapat.
Sedangkan lansia yang terdata ada 750 orang akan diberikan bantuan senilai 300 ribu karena perorangan (tidak terdata di LKS). Angka disabilitas sebesar 375 orang diberikan bantuan berupa uang 600 ribu selama tiga bulan. Agus mengungkapkan seluruh bantuan yang diberikan dibagikan selama bulan April sampai Juni.
Agus sangat berharap bantuan dapat segera direalisasikan pada minggu ini. Terkait dengan mekanisme penyalurannya sendiri dibantu oleh pihak perbankan yakni dengan Bank BPD. Pada intinya Agus berharap bantuan segera dapat direalisasikan tanpa adanya kesalahan dalam pembagian seperti double data atau yang berhak menerima justru tidak menerima.
“Bansos jangan sampai nanti di masyarakat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami dengan Diskominfo saat ini sedang memvalidasi data agar tidak beda sasaran. Perlu diketahui ada berbagai sumber yang tentunya tidak boleh terdata ganda,” tuturnya.
Agus mengatakan ada beberapa sumber bantuan sosial baik dari provinsi hingga desa. Menurutnya sumber keseluruhan datanya berasal sumber yang sama, namun tetap harus melewati proses cleansing untuk menghindari kesalahan data dengan di lapangan. Agus mengungkapkan bahwa gugus tugas nantinya juga akan melakukan evaluasi terkait pembagian bantuan sosial agar sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19.
Syukron Arif Muttaqin, Anggota Komisi D menyampaikan bahwa Pemda DIY mengerahkan seluruh dana yang ada untuk kebutuhan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi terkait dampak Covid-19 di DIY. Sejumlah data difokuskan untuk penanganan kesehatan, refrastruktur ekonomi, serta ketahanan pangan. Menurutnya kini pemerintah tengah bergerilya menangani permasalahan sosial akibat tingginya angka PHK dan pekerja dirumahkan akibat Covid-19.
Syukron menyebutkan ada empat sumber dana bantuan sosial didapatkan, yakni dari Kementrian Sosial, provinsi, kabupaten dan kota, serta dana desa. Menurutnya keempat sumber ini diatur sedemikian rupa untuk dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap kekurangan sumber dana yang berada di atasnya.
“Misal dari APBD provinsi kurang, nanti ada APBD kabupaten atau kota serta dana desa yang bisa digunakan untuk meng-cover kebutuhan yang tidak terdata,” jelasnya.
Sama seperti Agus, Syukron berharap agar data yang telah diterima dapat segera divalidasi untuk menghindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Syukron mengatakan DPRD DIY turut memantau proses pemberian bantuan sosial. Menurutnya sudah ada beberapa laporan yang masuk sekitar 5 persen terjadi data ganda.
“Jangan sampai juga ada yang harusnya dapat justru tidak dapat. Kami ikut pantau proses pemberian bantuan. Kita sampaikan ke eksekutif, karena hingga hari ini sudah ada beberapa laporan sekitar 5 persen yang double. Petugas yang ada diharapkan untuk segera melakukan penyesuaian terhadap laporan tersebut,” lanjutnya.
Pada akhir live streaming di TribunJogja, Selasa (12/05/2020), Syukron berharap validasi data terus dilakukan, namun tetap mengedepankan kecepatan sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat. Syukron juga meminta kepada gugus tugas untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mekanisme dan kriteria penerima bantuan sosial untuk menghindari konflik di masyarakat. (fda)
Leave a Reply