Jogja, dprd-diy.go.id – Benny Kepala Bappeda DIY membahas tujuh aspek yang dilaporkan Gubernur terkait pertanggungjawaban APBD DIY tahun anggaran 2020 dalam rapat Badan Anggaran, Rabu (02/06/2021). Benny mengungkapkan kembali bahwa pendapatan dalam APBD DIY tahun 2020 terdapat penambahan dari hasil realisasi sebesar 76,77 miliar rupiah.
Benny mengatakan bahwa angka tersebut melebihi target yang direncanakan dari pendapatan asli daerah. Adapun pendapatan yang direncanakan adalah sebesar 5,5 triliun rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 5,61 triliun rupiah atau 100,96%.
“Hal tersebut melebihi target yang direncanakan dari pendapatan asli daerah. Kemudian terkait dengan dana perimbangan terjadi penurunan dari target semula, karena terdapat program kegiatan yang berkenaan dengan rekronstruksi sehingga dana berkurang sebesar 24,20 miliar rupiah,” jelasnya.
Pada pos belanja tidak langsung direncanakan sebesar 3,88 triliun rupiah, kemudian terealisasi sebesar 3,626 triliun rupiah atau mencapai 93,36%. Sementara untuk pos belanja langsung direncanakan sebesar 1,981 triliun rupiah dan terealisasikan sebesar 1,806 triliun rupiah yang artinya telah tercapai 91,19%. Pos belanja ini dianggarkan sebesar 5,865 triliun rupiah dan terealisasikan sebesar 5,44 triliun rupiah atau tercapai 92,63%.
Rencana anggaran keseluruhan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau surplus sebesar 485 miliar rupiah. Dari sisi pembiayaan penerimaan daerah dianggarkan 425 miliar rupiah dan realisasinya sebesar 423 miliar rupiah dengan capaian sebesar 99,68%.
Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 117,590 miliar rupiah dan terealisasikan secara sempurna yang artinya mencapai 100%. Adapun SILPA anggaran tahun 2020 adalah sebesar 484,45 miliar rupiah dimana hal tersebut mengalami kenaikan 15,19% dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun anggaran 2019. Benny menambahkan bahwa SILPA tersebut akan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada tahun 2021.
Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanta menanggapi bahwa SILPA tahun anggaran 2020 tersebut tidak lepas dari pembahasan APBD 2021. SILPA tersebut merupakan keputusan antara pihak legislatif dan eksekutif.
“Hal ini nantinya akan menjadi pandangan umum bagi fraksi-fraksi terhadap raperda dalam rapat paripuna yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 esok,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan Benny, Danang Wahyu Broto, Anggota Badan Anggaran mempertanyaan terkait faktor yang menyebabkan penurunan transfer dana perimbangan pusat kepada daerah. Benny menanggapi dana yang digulirkan sudah dilakukan refocusing oleh pemerintah pusat.
Widi Sutikno, Anggota Badan Anggaran menanggapi terkait kegiatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang realisasinya mencapai 100%. Widi turut mempertanyakan terkait belanja barang dan jasa untuk bisa dijelaskan lebih detail.
“Dalam hal ini BPKA menganggarkan tingkat laba diangka n-1, kemudian berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa beberapa kali kami didorong oleh BPK dan KPK sehingga kedepannya akan lebih cepat lagi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Disamping menggunakan e-katalog yang sudah ada, pemerintah pusat mendorong belanja barang dengan menggunakan sistem dimana kita hanya tinggal memilih produknya saja,” jelas Benny.
Terkait dengan keprihatinan pemerintah pusat dalam hal serapan dan dana pemerintah daerah yang disimpan dalam bank pembangunan daerah dimana dikatakan bahwa memiliki serapan yang rendah.
Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menambahkan bahwa pemerintah DIY sendiri tidak memiliki deposito.
“Pada awal tahun 2021 pemerintah daerah menjadikan satu dari beberapa bank. Pemerintah daerah sendiri mempunyai giro untuk digunakan dalam pelaksaan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung,” jelas Aji.
Benny mengungkapkan untuk saat ini pemda sudah bergerak lebih untuk bisa lebih memberikan stimulus terhadap UMKM, padat karya dan dana bagi hasil segera di kabupaten/kota.
Menanggapi hal tersebut Danang menyampaikan bahwa Kinerja ini dapat dipertahankan. Menurutnya petumbuhan ekonomi dari sektor pertanian telah memberikan kontribusi tinggi. Sehingga yang sudah direncakan dapat terealiasi dengan baik, diharapkan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi lebih baik.
Terkait dengan belanja langsung terdapat pengurangan realisasi, realisasi tersebut berasal dari efisiensi beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Terkait pendapatan asli daerah, diketahui pajak daerah berhasil melampaui anggaran yang sudah ditetapkan.
“Harapannya 2021 menjadi lebih baik agar tercapainaya pendapatan daerah yang maju melalui pajak daerah kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Diharapkan pula untuk kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dimasyarakat untuk segera direalisasikan agar anggaran yang membangkitkan ekonomi kita menjadi lebih cepat,” tambah Atmaji.
Suharwata menambahkan agar selanjutnya data-data terkait dapat dipersiapkan agar penjelasan lebih mudah dicermati. Selanjutnya pembahasan ini akan dilakukan dengan lebih mendalam dan cermat oleh komisi-komisi. (mar)
Leave a Reply