Raperda DIY Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2020 Dijelaskan dalam Rapat Paripurna

Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (02/06/2021) DPRD DIY melaksanakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta diikuti oleh jajaran eksekutif secara virtual. Gubernur DIY, Hamengku Buwono X menyampaikan penjelasan atas Raperda DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2020.

Gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan pemda dalam rapat paripurna 22 April 2021 DIY kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya.

“Hal tersebut tidak lepas dari semua pihak, semoga ke depan menjadi motivasi untuk semakin menyempurnakan tata kelola keuangan Pemda DIY,” imbuh Hamengku Buwono X. 

Gubernur mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban ini memuat realisasi pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari rencana yang sudah ditetapkan dan disajikan dalam bentuk perangkaan.

“Perangkaan atas realisasi pendapatan dan belanja selama tahun 2020 kami sajikan dalam bentuk raperda yang merupakan konsolidasi laporan keuangan kerja daerah dengan pejabat pengelola keuangan daerah sebagaimana telah kami sampaikan kepada DPRD,” ungkap Hamengku Buwono X.

Berikut laporan yang disampaikan dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2020:

  1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020 secara keseluruhan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan dianggarkan 5,558 triliun rupiah, direalisasikan sebesar 5,612 triliun rupiah atau 100,96%. Belanja dianggarkan 5,866 triliun rupiah, direalisasikan 5,633 triliun rupiah atau 92,63%.

APBD DIY tahun anggaran 2020 dianggarkan defisit sebesar 307,480 miliar rupiah, realisasi surplus 178,330 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan dianggarkan 425,070 miliar rupiah, direalisasikan 423,713 miliar rupiah atau 99,68%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan 117,590 juta, dengan realsiasi 117,590 miliar rupiah atau 100%. Pembiayaan netto tahun berjalan dianggarkan 307,480 miliar rupiah, dengan realisasi 306,123 miliar rupiah atau 99,56%.

Pelaksanaan APBD DIY tahun 2020 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 484,453 miliar rupiah. Realisasi APBD DIY tahun 2020, dengan perangkaan lebih atau kurang:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): PAD terdiri pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahlkan dari lain-lain serta pendapatan asli daerah yang sah dengan anggaran 1,8 triliun rupiah, realsiasi 1,87 triliun rupiah atau 104,27%. Rinciannya:
  • pajak daerah terdiri dari PKB, BBNKB, pajak BBM, pajak air permukaan, dan pajak rokok dianggarkan sebesar 1,597 triliun rupiah, direalisasikan 1,647 triliun rupiah atau 103,11%.
  • retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa tertentu, dianggarkan 33 miliar rupiah, direalisasikan 36,546 miliar rupiah atau 110,75%.
  • hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari laba atas penyertaan modal atas BUMD dan badan usaha milik swasta. BUMD berasal dari BPD DIY, PT AMI, PT Tarumartani, Badan Usaha Kredit Pedesaan. Sedangkan badan usaha milik swasta terdiri dari PT Asuransi Bangun Askrida. Dianggarakan sebesar 101,460 miliar rupiah, realisasi 101,460 miliar rupiah atau 100%.
  • pendapatan asli daerah yang sah dimaksudkan menampung penerimaan selain dari ketiga hal di atas. Dianggarkan 68,593 miliar rupiah, realisasi 92,141 miliar rupiah atau 134,33%.
  • Pendapatan Transfer:
  • transfer pemerintah pusat berupa dana berimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Secara keseluruhan dari dan aberimbangan dianggarkan 2,395 triliun rupiah, realisasi 2,371 triliun rupiah atau 98,99%.
  • transfer pemerintah pusat lainnya meliputi danais dan dana penyesuaian, secara keseluruhan dianggarkan 1,355 triliun rupiah, realisasi 1,355 triliun rupiah atau 100%.
  • transfer pemerintah provinsi atau daerah lainnya dianggarkan 780,019 juta rupiah dengan realisasi 780,019 juta rupiah atau 100%
  • Pendapatan Daerah Lain- Lain Yang Sah:
  • berupa pendapatan hibah yang dianggarkan 7,534 miliar rupiah dengan realsiasi 8,349 miliar rupiah atau 110,83%
  • belanja 2020 terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Keseluruhan dianggarkan 5,866 triliun rupiah dengan realsiasi sebesar 5,433 triliun rupiah atau 92,63%. Rincian sebagai berikut:
  1. belanja tidak langsung: terdiri belanja pegawai, subsisdi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga, secara umum dianggarkan 3,884 triliun rupiah, dengan realisasi 3,626 triliun rupiah atau 93,36%.

(1) belanja pegawai dianggarkan 1,532 triliun rupiah, realisasi 1,479 triliun rupiah atau 96,55%. (2) belanja subsidi dianggarkan 78,045 miliar rupiah dengan realisasi 78,045 miliar rupiah atau 100 %. (3) belanja hibah dianggarkan 751,144 miliar rupiah dengan realisasi 676,473 miliar rupiah atau 90,06%. (4) belanja bansos dianggarkan 2,492 miliar rupiah, realisasi 1,492 miliar rupiah atau 59,87%. (5) belanja bagi hasil dianggarkan 693,892 miliar rupiah realisasi 693,892 miliar rupiah atau 100%. (6) belanja bantuan keuangan dianggarkan 404,431 miliar rupiah realisasi 391,945 miliar rupiah atau 96,91%. (7) belanja tidak terduga dianggarkan 422,487 miliar rupiah dengan realisasi 305,639 miliar rupiah atau 72,34%.

  1. belanja langsung: terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Secara keseluruhan dianggarkan 1,982 triliun rupiah dengan realisasi 1,807 triliun rupiah atau 91,19%.

(1) belanja pegawai dianggarkan 98,507 miliar rupiah, realisasi 83,5 miliar rupiah atau 84,77%. (2) belanja barang dan jasa dianggarkan 905,032 miliar rupiah dengan realisasi 782,824 miliar rupiah atau 86,50%. (3) belanja modal dianggarkan 978,048 miliar rupiah dengan realisasi 940,634 miliar rupiah atau 96,17%.

  1. Pembiayaan: terdiri penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

(1) penerimaan terdiri dari SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali investasi dana bergulir dianggarkan 425,072 miliar rupiah realsiasi 423,713 miliar rupiah atau 99,68%. (2) pengeluaran terdiri dari penyertaan modal investasi daerah BPD DIY, Asuransi Bangun Askrida dan Perumda Tirtama, serta pengeluaran investasi non permanen lainnya untuk dana bergulir melalui BUKP dengan total anggaran 117,59 miliar rupiah realisasi 100%. Rincian investasi BPD DIY (dianggarkan 101 miliar rupiah realsiasi 100%), Asuransi Bangun Askrida (dianggarkan 90 juta rupiah realisasi 100%), Perumda Air Bersih Tirtatama (dianggarkan 12,5 miliar rupiah realisasi 100%), investasi dana lainnya dana bergulir (dianggarkan 4 miliar rupiah dan realisasi 100% melalui BUKP)

  1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan SAL per 31 Desember 2020 menyajikan info kenaikan atau penurunan SAL tahun anggaran 2020 dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 dengan rincian:

  • SAL awal sebesar 420,568 miliar rupiah
  • penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan 420,568 miliar rupiah
  • sisa lebih pembiayaan tahun berjalan 484,453 miliar rupiah
  • SAL akhir 484,453 miliar rupiah
  1. Neraca

Neraca menggambarkan aset Pemda DIY sebesar 11,336 triliun rupiah di sisi lain menggambarkan kewajiban 44,849 miliar rupiah, dan ekuitas Pemda DIY sebesar 11,291 miliar rupiah. Komposisi neraca secara garis besar:

  • aset yang menggambarkan kekayaan Pemda DIY sebesar 11,336 triliun rupiah terdiri dari: (1) aset lancar 672,001 miliar rupiah, (2) investasi jangka panjang 1,655 triliun rupiah, (3) aset tetap sebesar 8,479 triliun rupiah, (4) aset lainnya 529,076 miliar rupiah
  • kewajiban equitas: (1) kewajiban sebesar 44,850 miliar rupiah merupakan kewajiban jangka pendek, (2) ekuitas sebesar 11,291 triliun rupiah merupakan kekayaan bersih Pemda DIY
  1. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang dikeola Pemda DIY untuk kegiatan dalam satu periode. Terdiri dari:

  • pendapatan laporan operasional sebsar 5,732 triliun rupiah
  • beban sebesar 4,664 triliun rupiah
  • surplus kegiatan operasional 1,069 triliun rupiah
  • surplus kegiatan non operasional 3,339 triliun rupiah
  • pendapatan luar biasa operasional 27,979 miliar rupiah
  • beban luar biasa 265,757 miliar rupiah
  • surplus laporan operasional sebesar 834,437 miliar rupiah
  1. Laporan Arus Kas
  • Kas masuk sebesar 7,266 triliun rupiah meliputi : (1) kas masuk dari aktivitas operasional sebesar 5,610 triliun rupiah, (2) kas masuk dari aktivitas investasi sebesar 4,327 miliar rupiah, (3) kas masuk dan aktivitas pendanaan 0 rupiah, (4) aktivitas masuk dan aktivitas transit tourist 1,652 triliun rupiah
  • arus kas keluar 7,202 triliun rupiah meliputi: (1) kas keluar dari aktivitas operasional 4,493 triliun rupiah, (2) dari investasi sebesar 1,058 triliun rupiah, (3) kas keluar dari aktviitas pendanaan 0 rupiah, (4) aktivitas masuk dan aktivitas transit tourist 1,652 triliun rupiah
  • saldo kas awal per 1 Januari 2020 sebesar 420,568 miliar rupiah dan saldo kas akhir per 31 Desember 2020 sebesar 484,453 miliar rupiah, tahun 2020 mengalami kenaikan bersih kas sebesar 63,885 miliar rupiah.
  1. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan info kenaikan atau penurunan ekuitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. (1) ekuitas awal sebesar 10,343 triliun rupiah, (2) surplus operasional sebesar 834,437 miliar rupiah, (c) dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan dasar 212,887 miliar rupiah, (4) ekuitas akhir 11,291 triliun rupiah.

(fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*