Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi D melaksanakan rapat kerja untuk membahas Laporan Semester dan Prognosis APBD DIY 2021 pada Kamis, (22/07/2021) dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui capaian kerja, evaluasi serta penyerapan anggaran dari masing-masing mitra Komisi D.
Aris Eko Nugroho, Kepala Dinas Kebudayaan DIY menyampaikan bahwa penurunan anggaran sebesar Rp 15.787.500,00 di Dinas Kebudayaan DIY berasal dari penurunan pendapatan di Museum Negeri Sonobudoyo dan Taman Budaya. Sementara anggaran belanja dianggarkan sebesar Rp 362.872.986.980,00 dan realisasi sebesar Rp 120.884.246.685,00 atau sebesar 33,31%.
Aris menjelaskan bahwa belanja barang dan jasa belum banyak direalisasi karena banyaknya perubahan kegiatan di masa pandemi ini. Belanja peralatan dan mesin hingga saat ini dikatakan Aris masuk dalam proses e-catalog. Sementara belanja modal gedung dan bangunan sudah melalui proses kontrak, namun hanya perlu menunggu termin pencairan.
“Belanja barang dan jasa banyak yang belum terealisasi karena ada perubahan kegiatan yang semula dilaksanakan dalam kondisi normal dan sekarang pandemi sehingga ada imbasnya. 56 saluran budaya diharapkan sudah dapat (diberikan) tahun ini, hibah museum diusahakan turun pada Agustus dan penyerahannya November,” ungkapnya.
Menjawab pertanyaan dari Sekretaris Komisi D, Sofyan Setyo Darmawan, Aris merinci anggaran belanja yang bersumber dari APBD DIY sebesar Rp 18.155.550.865,00 dan bersumber dari dana keistimewaan sebesar Rp 296.695.085.861,00.
Syukron Arif Muttaqin, Anggota Komisi D DPRD DIY meminta agar selanjutnya Dinas Kebudayaan dapat memberikan rincian penggunaan belanja yang berasal dari APBD DIY dan dana keistimewaan sebagai bahan evaluasi. Selain itu rincian tersebut berguna untuk mengetahui refocusing yang belum menjadi prioritas pada semester I.
“Kami minta sampaikan anggaran belanja secara rinci yang ada di danais untuk menjadi bahan kami melakukan evaluasi. Pelaksanaan anggaran di semester I, kegiatan serapan sangat rendah mungkin nanti perubahan anggaran kegiatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan kalau menjadi SILPA mohon sampaikan ke DPRD DIY agar bisa menata atau mungkin refocusing yang belum menjadi prioritas. Ini penting untuk pembahasan perubahan di 2021,” ungkapnya.
Aris mengungkapkan bahwa danais belum dicantumkan karena memang ketentuan tersebut baru dimulai pada tahun 2022. Dinas Kebudayaan akan memberikan rincian yang berada pada urusan pembiayaan.
“Berkaitan dengan pelaksanan APBD 2021 saat ini, Pemda DIY khususnya Paniradya Kaistimewan sudah mengirim surat untuk melakukan refocusing penggunaan danais terkait dengan kegiatan yang belum bisa berjalan di tahun 2021. Danais juga bisa digunakan untuk proses penanggulangan pandemi walaupun memang menunggu Kemenko PMK,” Aris menjelaskan.
Sementara Anggota Komisi D lainnya, Muhammad Yazid mengusulkan agar refocusing danais dilakukan pada program kabupaten dan kota, karena memang dana tersebut diprioritaskan pada kegiatan provinsi. Aris menanggapi bahwa refocusing dilakukan pada kegiatan yang berjenjang dan didahulukan pada kegiatan yang paling cepat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD DIY pada pendapatan terget sebesar Rp 1.362.097.000,00 sementara realisasi sebesar Rp 1.119.910.555,00 atau sebesar 82,22%. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 53.732.841.351,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.042.716.532,00 atau sebesar 33,58%.
Syukron mempertanyakan terkait belum terserapnya belanja barang dan jasa sebesar 37% dan belanja ruang sosial hanya 33%. Ia juga meminta penjelasan terkait dengan realisasi padat karya.
Berkaitan dengan kegiatan padat karya, Aria menjelaskan bahwa kegiatan padat karya di Gunungkidul dan Bantul sudah dilakukan. Sementara di Kabupaten Kulonprogo dan Sleman belum dapat dilakukan karena adanya kebijakan PPKM Darurat.
“Danais juga digunakan untuk menunjang desa mandiri budaya di 10 lokasi yang berkaitan dengan PKL, totalnya sebesar Rp 5.490.600.000,00,” lanjutnya.
Imam Taufik memberikan apresiasi bagi para mitra Komisi D yang telah memehuni penyerapan yang tinggi. Ia berharap pertemuan selanjutnya para OPD dapat memberikan paparan yang jelas dan rinci agar dapat ditelaah dengan baik. (fda)
Leave a Reply