Jogja, dprd-diy.go.id – Senin (19/08/2024), Huda Tri Yudiana, S.T., Wakil Ketua DPRD DIY, menerima audiensi dari Pengurus Bidang Bina Prestasi Siswa Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) wilayah DIY terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kebijakan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Tujuan kami hadir ke sini adalah untuk memfasilitasi SMP-IT dan SMA-IT dalam mengasah kepekaan terhadap masalah sosial, khususnya permasalahan sampah di DIY. Kami berharap bisa mendapatkan arahan terkait kebijakan pengelolaan sampah dan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan sampah ini. Selain itu, kami berharap ada tindak lanjut yang melibatkan program-program dari kami sebagai volunteer yang dapat membantu mengurangi permasalahan sampah,” ujar Fourzia Yunisa Dewi, M.Pd. Gr., Kepala Bidang Bina Prestasi Siswa JSIT DIY.
Menanggapi hal tersebut, Huda Tri Yudiana mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah saat ini menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. Ia menjelaskan bahwa TPST Piyungan telah ditutup dan dilakukan pengolahan sampah menggunakan teknologi sanitary landfill.
“Di sana (TPST Piyungan) dipakai teknologi sanitary landfill, yang mana 70% sampah di Jogja itu merupakan sampah organik, dan sisanya berasal dari sampah anorganik yang susah didegradasi. Nah, jadi begitu ada sampah kemudian diurug pakai tanah. Harapannya terjadi pembusukan, hingga tanah itu selesai lagi, jadi namanya sanitary landfill,” terang Huda.
Huda menekankan krusialnya penerapan kebijakan zero waste di lingkungan sekolah untuk mengurangi jumlah sampah, terutama sampah plastik yang sulit terurai.
“Maka sekarang, yang dikembangan di seluruh pemerintah kabupaten/ kota di DIY namanya alat pemusnah sampah untuk memusnahkan sekitar 20% sampah yang memang tidak bisa dilakukan pengolahan sendiri. Tetapi, langkah yang paling utama adalah yang penting bagaimana teman-teman itu berusaha mengurangi sampah, kalau sekolah saya kira mestinya sudah bisa zero waste. Gimana kok bisa zero waste? Sekolah-sekolah bisa menerapkan untuk mengurangi plastik. Nanti plastik ini bisa dikumpulkan dan diberikan kepada pemulung atau dijual. Ini bagaimana satu komunitas terutama komunitas sekolah bisa melakukan kebijakan zero waste. Itu langkah yang bisa dilakukan,” jelas Huda.
“Silahkan teman-teman semua di rumah maupun di sekolah itu sebisa mungkin zero waste, ditangani itu sendiri sampahnya. Hati-hati kita menggunakan sampah, seperti halnya membawa tas sendiri dari rumah saat belanja, ini contoh kebiasaan yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah, karena sampah plastik ini degradasinya sangat luar biasa lama,” imbuhnya.
Huda menjelaskan bahwa biaya pemusnahan sampah sangat tinggi, sekitar 400 ribu rupiah per ton. Ia mengungkapkan bahwa jika dalam sehari ada 500 ton sampah, maka biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 200 juta rupiah. Menurutnya, dalam setahun, biaya tersebut bisa mencapai 73 miliar rupiah, jumlah yang cukup untuk membangun puluhan sekolah setiap tahun.
“Teman-teman semua, perlu tahu, bahwa pemusnahan sampah itu mahal biayanya, 400 ribu per ton, jika kemudian sehari itu 500 ton, maka untuk sehari saja bisa sampai 200 juta, setahun 73 miliar, cukup untuk kita bangun berapa puluh sekolah dalam setahun. Jadi, memang sampah itu mahal. Maka, dikurangi nyampahnya. Sekarang ini dilakukan pemusnahan, tapi yang dimusnahkan juga seminimal mungkin dengan melakukan kombinasi dua kebijakan, yakni meminimalisir sampah di masyarakat dan yang kedua membuat pemusnahan sampah yang murah dan dekat,” pungkas Huda. (dta)
Leave a Reply