Jogja, dprd-diy.go.id – Menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2026, Gubernur DIY, melalui wakilnya, KGPAA Paku Alam X, menghadiri rapat paripurna yang digelar pekan ini, pada hari Rabu (10/9/2025).
Dalam penjelasannya, Gubernur DIY menegaskan bahwa APBD merupakan dokumen politik sekaligus instrumen strategis pembangunan daerah yang harus mencerminkan visi bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RAPBD 2026 dirancang dengan tema “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.”
Menanggapi berbagai masukan dari setiap fraksi, Pemda DIY menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga menyampaikan rencana optimalisasi PAD tanpa menaikkan tarif pajak, melainkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, pemerintah menjelaskan bahwa penyertaan modal kepada lima BUMD dan satu perusahaan asuransi mencapai Rp1,96 triliun, yang diharapkan dapat mendorong kinerja BUMD dan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Pemerintah DIY juga menyatakan akan memperkuat sinergi lintas sektor, memaksimalkan potensi aset daerah, serta menjaga efisiensi belanja dan pelayanan publik. Pokok-pokok pikiran DPRD akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan APBD 2026.
Rangkaian pembahasan RAPBD 2026 menunjukkan proses perencanaan yang adaptif, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah dan DPRD DIY berkomitmen menyusun APBD yang responsif terhadap tantangan fiskal dan sosial, serta mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan, inklusif, dan akuntabel demi pembangunan yang berkeadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (uns/cc)
Leave a Reply