Aksi Demo FHK2-I Tolak Tes CPNS Jalur Umum

Jogja, dprd-diy.go.id – Demo terkait menindaklanjuti instruksi ketua Umum FHK2-I (Forum Honorer Kategori 2 Indonesia) pada Kamis (04/10/18), dihadiri lebih dari 300 orang dari paguyuban FHK2-I dari sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, Satpol PP dan pegawai tidak tetap menginginkan penolakan tes CPNS dari jalur umum tahun 2018 dan mendorong revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) segera disahkan. Demo dilakukan di halaman gedung DPRD DIY berjalan pukul 10.09 WIB, yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan audiensi di ruang lobby yang diterima oleh Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana.

“Adanya Peraturan Menpan No. 36 dan No. 37 dan kaitannya penyelesaian pengangkatan pegawai untuk ASN terjadi diskriminasi, karena didalamnya tertulis batasan usia sebagai ASN ada persyaratan khusus yaitu usia maksimal 35 tahun. Sementara tenaga honorer kategori 2 yang berusia di atas kepala empat, menjadi kendala tersendiri karena batasan usia tersebut.” Tutur Eka Mujianta, penanggung jawab FHK2-I.

“Kami merasa dibohongi, merasa didzolimi, merasa terdiskriminasi karena kami sudah mengabdi puluhan tahun, dan pemerintah belum memberi kebijakan. Maka dari itu mohon Dewan membuatkan surat dukungan penolakan atau penundaan penerimaan CPNS jalur umum tahun 2018 sebelum revisi UU ASN sebagai poin umum untuk penyelesaian tenaga honorer kategori 2”, tambah Eka.

Yoeke memberikan tanggapan bahwa sebenarnya pimpinan-pimpinan DPRD seluruh Indonesia sudah berkoordinasi terkait persoalan ini, dan baru-baru ini mendapat informasi dari DPRD Provinsi Lampung, Provinsi Jabar, dan Provinsi lainnya.

“Semangat kita semua sama yakni berbicara sesuatu yang sangat fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD alinea ke-4, kami dari DPRD DIY akan menindak lanjuti sesuai yang diminta, kami akan membuat surat dukungan untuk kemudian dilakukan pengangkatan secara bertahap pegawai non PNS melalui revisi ASN.” Ujar Yoeke.

Korwil DIY, Eka, menambahkan bahwa mereka sudah mendapatkan surat perintah dan surat pernyataan sikap dari koalisi wakil rakyat terkait revisi UU ASN. Demo diakhiri dengan penyerahan surat kepada Yoeke dan berfoto bersama.

Adapun tujuan/tuntutan yang ditujukan secara tertulis:

  1. Menolak pelaksanaan tes CPNS dari jalur umum tahun 2018
  2. Mendorong revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) segera disahkan.
  3. Cabut permenpan RB No. 36 dan 37 tentang diskriminasi perekrutan CPNS tahun 2018
  4. Bapak Gubernur DIY segera membuat surat dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk segera merevisi UU ASN dan menuntaskan honorer K” Se-DIY tanpa tes dan batasan usia (Beberapa SKPD Kabupaten dan Kota)
  5. Menandatangani surat dukungan pengangkatan honorer K2 Se-DIY menjadi CPNS tahun 2018

(est/mga/ia)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.