Kunjungan Kerja Komisi D DPRD DKI Diskusikan Pembangunan DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat (05/10/18) DPRD DKI komisi D bagian pembangunan melakukan kunjungan kerja ke DPRD DIY, yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna lantai 2 DPRD DIY pada pukul 11.00 WIB. Dharma Setiawan wakil ketua DPRD DIY yang didampingi Dinas PU DIY membuka Rapat Kunjungan Kerja dengan membahas Isu yang paling gencar di media, antara lain:
1. Mengenai Pariwisata
Trase-trase tersebut diharapkan dapat menghidupkan seluruh wilayah yang dilewati jalan tol, jadi jangan sampai jalan tol menjadi pembunuh kehidupan masyarakat sekitarnya. “Jadi adanya jalan tol mereka lebih mengalirkan/memikirkan point to point untuk logistik transportasi tetapi tidak ada manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekitarnya. Sultan tidak ingin rakyatnya tidak mendapat manfaat ekonomi.” Tutur Dharma.

Sultan meminta kepada dinas PU untuk mengusulkan trase yang lebih baik, yakni jalan tol tersebut harus mlewati daerah-daerah titik pariwisata, karena DIY merupakan pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Jalan tol dibangun di titik tersebut dengan harapan pariwisata dapat terungkit, kemudian disiapkan exit, sehingga melalui jalan tol orang bisa menuju ke pusat destinasi pariwisata dan juga tempat pendidikan.

2. Mengenai kebudayaan

DIY memiliki banyak situs purbakala yang belum lengkap digali yang tujuannya kebudayaan dan pariwisata, maka jika dibangun jalan tol maka situs tersebut akan terbenam di bawahnya dan di bawah area untuk jalan tol tesebut. Maka akan banyak artefak yang tidak berhasil digali terutama di daerah Prambanan dan Kalasan.

3. Pembebasan lahan dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat,

Adapun keterkaitan dengan dana yang harus dialokasikan dengan sejumlah biaya untuk melakukan persiapan sosial dan wilayah sekitar
jalan tol tersebut diterangkan oleh Dharma “ Jadi alokasi kami adalah bagaimana masyarakat ini nanti ketika jalan tol sudah jadi, apa yang harus disiapkan masyarakat, dan apa yang harus dibangun di wilayah tersebut, disanalah alokasi APBD-nya karena sesuai dengan yang disebutkan tadi misalkan akan lewat Kulonprogo maka destinasi tersebut dibenahi apakah itu tempat minat, makan, parkir, akses jalan, dan sebagainya. Jadi prosesnya seperti itu, begitu juga arah Borobudur, Solo, dan Bandara.” Tambah Dharma.

Dharma juga menambahkan bahwa kini sedang dilakukan identifikasi jalan-jalan existing yang sudah ada dan nantinya akan ditingkatkan menjadi jalan nasional. Jalan tersebut merupakan kombinasi jalan kabupaten dan provinsi. Setelah ditentukan jalurnya maka setelah itu ganti identifikasi dan dikumpulkan. Hal tersebut merupakan aset daerah yang harus diserahkan dahulu ke pemerintah pusat, dan sudah dilakukan kami serah terimakan menjadi aset nasional. Sehingga atas dasar penyerahan itu maka pemerintah pusat segera menyusun perencanan teknis outer ring roadnya. Jadi APBD disiapkan bukan dalam rangka outer ring roadnya, akan tetapi wilayah di sekitarnya, bagaimana daerah-dareah yang dilewati jalan tersebut, bagaimana pengembangan wilayah sekitar agar masyarakat disekitar dapat hidup sejahtera denganb adanya outer ringroad. “Kuncinya harus ada perencanaan yang integrated dan inisiatif dari DPRD” Lanjut Dharma. (est/mga)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.