Badan Anggaran Bahas Usulan dalam Pokok-Pokok Pikiran

Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Anggaran DPRD

DIY mengadakan rapat kerja untuk membahas usulan pokok-pokok pikiran (POKIR). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana di Ruang Paripurna Lantai 1 gedung DPRD DIY.

Kadarmanta Baskara Aji, Sekretaris Daerah DIY menyampaikan bahwa dari pembahasan pada beberapa pertemuan Badan Anggaran sebelumnya, berharap kesepakatan yang sudah ada dapat diikuti sehingga timbul adanya kecocokan antara usulan dengan kesiapan dari OPD.

“Harapannya tentu kesepakatan-kesepakatan kemarin yang sudah kita lalui itu bisa kita ikuti sehingga dalam waktu beberapa hari kedepan nanti sudah ada kecocokan antara yang diusulkan dengan kesediaan atau kesiapan teman-teman kami dari OPD,” ungkapnya pada Senin, (08/03/2021).

Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono menyampaikan bahwa sampai saat ini ada 1998 total usulan dan ada 26 usulan yang belum diverifikasi.

“Sampai siang ini kami sampaikan bahwa total usulan 1998 dengan total nilai 261 miliar 345 juta sekian. Yang belum diverifikasi itu ada 26,” jelasnya.

Beny menjelaskan bahwa ada tiga perubahan paket. Pertama perubahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang semula pelatihan kejuruan desain grafis menjadi pelatihan kejuruan desain grafis dengan paket semula 180 juta menjadi 230 juta.

Kedua, Dinas Kesehatan yang semula berorientasi pada posyandu menjadi berorientasi pada kader posyandu dengan paket 6 juta 75 ribu menjadi 6 juta 626 ribu. Ketiga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang semula untuk ketahanan keluarga menjadi sosialisasi ketahanan keluarga.

Huda mengatakan bahwa sistem akan dibuka lagi sampai hari rabu khusus untuk merevisi dan mengganti paket yang berubah.

“Kita buka sistem lagi khusus untuk membenahi yang tidak memungkinkan karena yang tidak memungkinkan ini salahnya sama dengan yang kemarin, dan untuk menggantikan tiga paket yang berubah. Jadi kita buka sampai hari rabu. Tetapi bagi yang sudah memungkinkan, tidak dibuka,” imbuhnya.

Huda menambahkan bahwa pokir saat ini berbeda dengan pokir sebelumnya. Pokir saat ini lebih mengarah pada ekonomi, namun sebelumnya mengarah pada infrastruktur.

“Pokir-pokir ini memang arahnya berbeda dengan yang lalu-lalu. Sekarang rata-rata mendorong ke arah ekonomi, kalau dulu kan biasanya ke arah infrastruktur tapi karena ini mengikuti kondisi masyarakat yang ada,” ungkapnya. (kml)