Jogja, dprd-diy.go.id – Ketua Pansus BA 4 Tahun 2024, H. Sutiyo, S.E. memimpin rapat kerja pansus yang belangsung pada Jumat (1/3/2024). Pembahasan pada rapat ini masih membahas mengenai implementasi serta evaluasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
Sama dengan pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ini secara lebih khusus beberapa OPD dan pansus membahas poin – poin yang dirasa sudah tidak relevan. Bahkan beberapa aturan dalam perda ini tidak lagi menjadi kewenangan provinsi, melainkan menjadi kewenangan pusat.
Muh. Isnaini Raharjo, S.H., dari Biro Hukum DIY mengungkapkan bahwa Perda tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang ini sudah tidak ada ikatannya lagi. Sebab ada beberapa kewenangan yang tidak lagi ada di Pemda DIY sehingga Dinas Perhubungan DIY tidak lagi mengampu hal tersebut.
“Perda ini sudah tidak ada ikatannya lagi, karena sesuai undang – undang memang tidak ada lagi kewenangannya,” katanya dalam rapat pansus.
Sementara dari Bappeda mengungkapkan bahwa permasalahan Over Dimension Over Loading (ODOL) ini berasal dari kendaraan yang memang ada di DIY dan juga kendaraan yang hanya melintasi jalan provinsi. Sementara itu, terkait jembatan timbang ini sudah menjadi kewenangan milik pusat. Belum ada jaminan lintas daerah yang diatur dalam perda ini.
Perwakilan Satpol PP yang hadir dalam rapat ini mengungkapkan pihaknya sejauh ini hanya fokus pada upaya meminimalisir kejadian ODOL bagi setiap angkutan yang melintasi DIY. Sementara pelaksana penegakan hokum tetap ada pada ranah instansi vertikal.
Sutiyo yang memimpin rapat kerja ini menuturkan dalam perda ini banyak kewenangan yang sudah tidak lagi menajdi kewenangan DIY, namun berpindah pada pusat. Ia menyambut baik imbauan yang telah disampaikan oleh Dinas PUP ESDM, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Bappeda.
“Kita akan bahas detail pasal per pasal yang perlu kita cantumkan ke pembahasan pengawasan perda dan rekomendasinya,” kata Sutiyo sebelum menutup rapat kerja pansus. (fda)
Leave a Reply