Bapemperda DPRD DIY Bahas Hasil Fasilitasi Perubahan Tata Tertib

Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa (Bapemperda/Perdais) melaksanakan rapat kerja pada Senin (23/12/2019). Rapat diadakan untuk membahas sinkronisasi hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap perubahan Tata Tertib DPRD DIY.

Berkenaan dengan surat Ketua DPRD DIY tanggal 11 Oktober 2019 hal permohonan untuk dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tentang perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Hasil kajian menunjukkan bahwa substansi muatan materi perubahan yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih perlu adanya penyempurnaan.

Secara umum masih terdapat beberapa substansi, frasa dan kalimat yang perlu diubah dan dilengkapi. Terdapat beberapa ayat dalam pasal yang dianjurkan untuk dihapus dan dianjurkan untuk diperbaiki dalam sistematika penyusunan materi.

Seperti halnya pada pasal 37 Ayat (5) diubah dengan alasan dapat menimbulkan implikasi hukum. Selain itu, tidak adanya amanat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan keuangan daerah untuk mengatur hal tersebut.

Aslam Ridlo Wakil Ketua Bapemperda/Perdais DPRD DIY mengatakan, “Closing statement atas hasil fasilitasi ini tetap berada dalam wewenang Bapemperda. Kami mendukung Bapemperda dalam memberikan pokok pikiran.”

Menurut Aslam, ada dua hasil fasilitasi sesuai dengan surat dari Kemendagri. Apabila masih memerlukan hasil penyempurnaan, mekanismenya diserahkan kepada Pimpinan DPRD DIY. (yrp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*