Bapemperda DPRD DIY Melakukan Rapat Pembahasan Usulan Propemperda Tahun 2024

Jogja, dprd-diy.go.id – Bapemperda DPRD DIY melakukan rapat pembahasan usulan propemperda tahun 2024 pada hari Selasa (30/01/2024) di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY. Rapat dipimpin oleh Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum., Ketua Bapemperda, didampingi wakilnya Dr. Drs. H. Aslam Ridlo., M.Ap.

Pada rapat tersebut, Bapemperda DPRD DIY membahas dua usulan perubahan Propemperda tahun 2024. Yang pertama adalah usulan perubahan Raperda Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

Raperda tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada rapat sebelumnya sudah diubah beberapa kali hingga terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Yang kedua adalah usulan perubahan kedua atas Perda No. 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Perda tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan adanya  rapat pembahasan usulan perubahan propemperda ini diharapkan agar bisa mewujudkan regulasi yang berkualitas, bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah terlebih masyarakat DIY serta tetap berdasarkan prioritas yang terencana, terpadu, dan sistematis. (ghz/gy)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*