Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan

Jogja, dprd-diy-go.id – Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X mewakili Gubernur DIY menyampaikan Pendapat Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD DIY tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pendapat ini disampaikan pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD dan dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY serta jajaran OPD DIY, pada Rabu (31/1/2024).

KGPAA Paku Alam X dalam pendapatnya menyambut baik usulan Raperda Inisiatif DPRD ini. Hal ini menunjukan respons DPRD terhadap adanya peraturan perundang-undangan baru di tingkat pusat yang mengatur tentang keolahragaan untuk segera ditindaklanjuti dengan pengaturan di tingkat daerah.

“Berdasarkan RPJMD DIY, olahraga memiliki peran strategis dalam Pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah Internasional, meningkatkan roda ekonomi,” Ungkap Paku Alam X.

Wakil Gubernur DIY menyampaikan Pendalaman materi terhadap Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan bahwa Desain Olahraga Daerah (DOD) tidak hanya berpedoman kepada dokumen perencanaan Pembangunan daerah, namun harus mengacu atau mendasarkan pada desain besar olahraga nasional.

Selanjutnya, pada tahun 2023 Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027. Peraturan Gubernur ini untuk melaksanakan desain besar olahraga nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021.

“Bagaimana korelasi Raperda ini dengan Peraturan Gubernur tersebut, serta kedudukan Peraturan Gubernur  di dalam Raperda?” ujar Paku Alam X

Didalam Raperda ini Bab XIII Pasal 33 terdapat amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menfasilitasi pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

”Hal ini perlu ditegaskan pembagian kewenangannya agar tanggung jawab ini tidak semata-mata dibebankan kepada Pemerintah Daerah saja, namun Pemerintah Kabupaten/Kota Juga harus turut andil dalam fasilitasi pembentukan PPLD” ujar Wakil Gubernur DIY dalam rapat paripurna hari ini.

Selain itu, Wakil Gubernur DIY juga mengungkapkan bahwa raperda ini secara keseluruhan belum mengatur mengenai peran mengenai peran serta atau partisipasi dari masyarakat ataupun pelaku usaha dalam mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur hal tersebut.

Melalui pendapat yang telah disampaikan, diharapakan DPRD DIY dapat memberikan penjelasan secara detail serta mempertimbangkankan beberapa masukan untuk Raperda tentang penyelenggaraan Keolahragaan agar semakin baik dan implementatif. (fau

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*