BPKA Jelaskan Laporan Realisasi Anggaran 2021

Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY melakukan rapat kerja tepat setelah Rapat Paripurna dilaksanakan, Kamis (16/06/2022). Rapat kerja Banggar dilakukan dalam rangka penjelasan lebih lanjut terhadap Penghantaran Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2021.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2021 telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY. Laporan realisasi anggaran ini mencakup Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp1,86 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,90 triliun. Pendapatan Asli Daerah mencakup Anggaran Pajak Daerah sebesar Rp1,67 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,69 triliun; Anggaran Retribusi Daerah sebesar Rp34,38 miliar dengan realisasi sebesar Rp38,51 miliar; Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp93,92 miliar dengan realisasi sebesar Rp96,34 miliar; dan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp64,80 miliar dengan realisasi sebesar Rp77,63 miliar.

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp3,81 triliun dan terealisasi sebesar Rp3,79 trilliun. Pendapatan Transfer mencakup Anggaran Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp2,447 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,436 triliun; Anggaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp1,357 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,357 triliun; dan Anggaran Transfer Antar Daerah sebesar Rp805 juta dengan realisasi sebesar Rp805 juta.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp7,58 miliar dan terealisasi sebesar Rp7,32 miliar. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah yang dianggarkan sebesar Rp7,58 miliar dengan realisasi sebesar Rp 7,14 miliar; dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dianggarkan tetapi ada realisasi Rp179,94 juta yang berasal dari pengembalian hibah tahun lalu.

Belanja

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3,97 triliun dan terealisasi sebesar Rp3,57 triliun. Belanja Operasi mencakup Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1,68 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,56 triliun; Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,27 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,04 triliun; Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp73,41 miliar dengan realisasi sebesar Rp73,31 miliar; Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp920,26 miliar dengan realisasi sebesar Rp878,41 miliar; dan Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp29,33 miliar dengan realisasi sebesar Rp22,58 miliar.

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp723,33 miliar dan terealisasi sebesar Rp654,84 miliar. Belanja Modal mencakup Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp195,83 miliar dengan realisasi sebesar Rp185,26 miliar; Anggaran Belanja Modal Perlatan dan Mesin sebesar Rp186,75 miliar dengan realisasi sebesar 153,06 miliar; Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp79,35 miliar dengan realisasi sebesar Rp66,85 miliar; Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Anggaran Belanja Modal Irigasi sebesar Rp 225,34 miliar dengan realisasi sebesar 214,31 miliar; dan Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp36,05 miliar dengan realisasi sebesar Rp35,34 miliar.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp90,73 miliar dan terealisasi sebesar Rp53,32 miliar. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1,26 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,25 triliun. Belanja Transfer mencakup anggaran belanja bagi hasil sebesar Rp713,12 miliar dengan realisasi sebesar Rp713,12 miliar; dan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Rp551,39 miliar dengan realisasi sebesar Rp533,64 miliar.

Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp484,45 miliar dengan realisasi sebesar Rp484,45 miliar; dan Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5 miliar dengan realisasi sebesar Rp9,61 miliar.

Pengeluaran Pembiayaan mencakup Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp112,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp112,5 miliar; dan Anggaran Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5 miliar yang belum direalisasikan. (rda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*