DPRD DIY Jelaskan Raperda Usul Prakarsa Komisi B Kepada Eksekutif

Jogja, dprd-diy.go.id – Pada Hari Kamis (5/7/2019) DPRD DIY mengadakan Rapat Paripurna untuk menyampaikan usulan Raperda prakarsa Komisi B kepada para Eksekutif. Sebelumnya Raperda tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Batik telah disetujui dan ditetapkan dalam Bahan Acara (BA) 17 Tahun 2019.  Rani Widayati berkesempatan menjadi juru bicara penyampaian penjelasan usul Raperda prakarsa ini.

Rani menjelaskan sejarah singkat bahwa pada awalnya batik itu berasal dari Keraton dan dikembangkan secara turun temurun dalam Keraton. Seiring kebutuhan sandang yang meningkat, kesenian batik Jogja menyebar luas di masyarakat DIY terutama oleh pengerajin batik. Bahkan batik berperan dalam setiap kegiatan adat istiadat masyarakat Jawa mulai dari upacara tradisi, kelahiran, hingga kematian.

Menurut penjelasan Rani dalam rapat ini, Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia oleh World Craft Council pada tahun 2014. “Gelar tersebut tentunya harus dipertahankan, jangan sampai dicabut karena keterlenaan kita semua,” pesan Rani.

Rani berharap tujuh kriteria yang yang dimiliki Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia tetap dipelihara dan terus dikembangkan. Tujuh kriteria tersebut adalah nilai sejarah (historical value), orisinalitas (originality culture value), upaya pelestarian dan pengembangan (reservation translations), mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat (economic value), ramah lingkungan, memiliki reputasi internasional (global value), dan konsistensi (consistency value).

Pada kenyataannya batik Jogja masih menghadapi banyak permasalahan yang membutuhkan solusi. Beberapa masalahnya yaitu motif yang hampir punah, ada motif-motif yang hanya bisa dipakai oleh Raja dan keluarganya, serta ketidaktahuan perannya sebagai warisan budaya dan sebagai alat adat istiadat. Adanya fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku serta kurangnya inovasi dalam ragam motif corak dan warna juga menjadi permasalahan.

“Seluruhnya harus saling bersinergi agar batik dapat dipelihara dan dikembangkan. Di sisi lain batik dalam pemanfaatan dan pengembangannya juga harus mengakomodasi kepentingan umum tiap stakeholder. Baik pengguna perdagangan dalam negeri dan luar negeri,” tutup Rani.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*