Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY mengadakan rapat Badan Anggaran pada Rabu, (04/07/21). Masing-masing Komisi menyampaikan anggarannya pada rapat kali ini. Pembahasan dimulai dari Komisi A sampai dengan Komisi D. Laporan mengenai anggaran di masing-masing Komisi yang sudah disepakati bersama sudah sampai di tangan Sekwan.
“Kami berharap adanya recovery ekonomi di tahun 2022 dan adanya perubahan di sektor belanja yang bersifat kesejahteraan dan kesehatan. Karena dengan adanya pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap sektor ekonomi,” ujar Danang Wahyu Broto, Ketua Komisi B.
Maka, di dalam rapat banggar kali ini diharapkan dapat membuahkan hasil anggaran yang real. Dikarenakan adanya pandemi yang masih ada hingga saat ini, maka kegiatan–kegiatan perlu sekiranya dapat diperhitungkan.
“Adanya kenaikan anggaran dari sekwan diharapkan dapat membantu terhadap semua kegiatan secara totalitas atau secara keseluruhan,” ujar Suwardi, Wakil Ketua Komisi A.
Sementara itu, dari Komisi C tidak ada perubahan pendapatan baik dari Komisi C itu sendiri maupun dinas terkait. Termasuk dalam belanja mengalami pengurangan.
“Untuk pendapatan tidak ada perubahan, dari dinas-dinas terkait juga sama tidak mengalami perubahan,” ungkap Amir Syarifudin, Anggota Komisi C.
Selanjutnya, dari Komisi D menyatakan bahwasnya dinas-dinas terkait ingin menambahkan jumlah anggarannya namun, situasi saat ini dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan banyak aktivitas secara offline.
“Secara garis besar, seluruh laporan Komisi D sudah disampaikan dengan jelas oleh Sofyan Setyo Darmawan selaku Sekretaris Komisi D yang menyampaikan mengenai anggaran KUA PPAS, namun saya rasa masih ada dinas terkait yang belum mencapai titik temu dalam hal anggaran,” ujar Koeswanto.
Selanjutnya, seluruh Komisi DPRD DIY telah mengamankan pokir yang ada. Komisi A telah mengamankan pokir yang masuk dan pokir tersebut telah disepakati oleh OPD terkait. Namun, untuk saat ini terdapat kendala seperti adanya data yang kurang lengkap yang terdapat dalam data bansos. Oleh karena itu, DPRD meminta untuk melengkapi data bansos saat KUA PPAS sehingga APBD dapat segera disahkan.
“Saya meminta berbagai data yang belum lengkap untuk di lengkapi terlebih dahulu, setelah beres semuanya kita akan melakukan paripurna,” ungkap Huda Tri Yudiana.
Huda menambahkan, “Bahwasanya pekerjaan di perubahan ini cukup berat namun saya yakin kita bisa melakukan bersama. Nanti kita akan intens untuk membicarakan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berjalan optimal.“
Leave a Reply