Dua Raperda Disetujui Bersama dalam Rapat Paripurna

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY mengadakan rapat paripurna pada Selasa (30/06/2020) untuk mendengarkan laporan hasil kerja Pansus BA 6 Tahun 2020 dan Badan Anggaran. Rapat paripurna yang diadakan secara telekonferensi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY 2019

Badan Anggaran yang diwakilkan oleh Suharwanta menyampaikan laporan hasil kerja, pendapatan, dan rekomendasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Suharwanta menyampaikan apresiasinya kepada Pemda DIY yang telah menyusun pertanggungjawaban APBD 2019 serta komisi – komisi yang sudah membahas dengan mitra kerjanya.

“Apresiasi kami haturkan kepada saudara yang telah menyampaikan pertanggungjawaban APBD 2019 dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Kepada komisi-komisi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam rangka melakukan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 kami ucapkan terima kasih,” ucapnya.

Suharawanta menyampaikan laporan kegiatan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun Anggaran 2019. Pembahasan diawali dengan penyampaian dari Gubernur DIY, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY, dan penyampaian jawaban dari Gubernur DIY atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Selanjutnya pembahasan dilanjutkan dalam rapat kerja komisi-komisi DPRD DIY bersama dengan masing-masing mitra kerjanya. Pada tanggal 25 Juni Badan Anggaran menggelar rapat kerja untuk melakukan harmonisasi Raperda Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun Anggaran 2019.

Suharwanta menyampaikan hasil pembahasan raperda dengan menyampaikan realisasi anggaran. Pendapatan sebesar Rp 5.699.357.232.440,50, Belanja sebesar Rp 5.544.650.430.330,02, Surplus sebesar Rp 154.706.802.110,48, serta Netto sebesar Rp 265.861.156.884,94. Netto sendiri terdairi dari Penerimaan Pembiayan sebesar Rp 474.458.156.884,94 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 208.590.097.000.000,00.

Sementara untuk Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp 471.794.246.868,94 dan Penggunaan Saldo Penerimaan akhir  sebesar Rp 471.794.246.868,94. Untuk SILPA sebesar Rp 420.567.958.995,42 dan SILPA Akhir sebesar Rp 420.567.958.995,42.

Menurutnya pembahasan tersebut akan membangkitkan dan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya. Adapun saran dan rekomendasi, Suharwanta mengatakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan agar segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Badan Anggaran juga merekomendasikan agar pemerintah dalam memperkuat aspek pengawasan secara internal, mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan serta menciptakan iklim perusahaan yang kondusif.

“Perlu memperkuat aspek pengawasan secara internal, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berkembangnya perusahaan daerah untuk meningkatkan pendapatan dari bagian laba pada perusahaan,” ungkapnya.

Raperda Kepramuwisataan

Sementara Suparja, Ketua Pansus BA 6 Tahun 2020 menyampaikan laporan hasil kerja pansus atas pembahasan Raperda Kepramuwisataan. Suparja menyampaikan pansus telah melakukan pembahasan bersama OPD terkait.

Pada pembahasan ini pansus juga menerima masukan pakar dari Pusat Studi Pariwisata UGM. Pansus juga telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Rariwisata RI serta kunjungan dalam daerah ke Prambanan dan beberapa tempat wisata daerah.

“Kami telah melakukan kunjungan luar daerah yaitu ke Provinsi Bali. Pansus melakukan finalisasi dan harmonisasi pada Februari lalu. Bersama tim eksekutif pansus telah melaksanakan pembahasan untuk membahas hasil fasilitasi dari Kemendagri,” terangnya.

Terakhir, Suparja menyampaikan harapannya agar Raperda ini dapat disetujui dan menjadi pedoman untuk pelaku wisata dalam melaksanakan tugas. Suparja berharap pramuwisata dapat dikelola dalam manajemen pariwisata yang lebih profesional dan berkualitas.

Kedua Raperda Disetujui Menjadi Perda

Pada kesempatan ini, para peserta rapat sepakat untuk menyetujui Raperda Kepramuwisataan dalam bahan acara nomor 6 Tahun 2020 serta Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2019 dalam bahan acara nomor 10 Tahun 2020. Kedua raperda tersebut kemudian disepakati menjadi peraturan daerah yang ditandatangani oleh Ketua DPRD DIY dan Gubernur DIY yang diwakilkan Wakil Gubernur.

Setelah melakukan persetujuan bersama, Wakil Gubernur DIY mewakili Gubernur DIY menyampaikan pendapat dan sambutan gubernur. Wakil gubernur menyampaikan bahwa terhadap Raperda tentang Kepramuwisataan diharapkan mampu memberikan acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemanduan wisata.

“Hal ini sekaligus menjadi upaya konkrit untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan DIY yang berdaya saing serta mampu mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan citra perdagangan jasa pariwisata di DIY,” lanjutnya.

Terkait dengan pendapat terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIT Tahun Anggaran 2019, KPGAA Paku Alam X menyampaikan sambutan gubernur. Pada sambutannya, gubernur menyampaikan bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban ini merupakan bentuk perwujudan dari otonomi yang luas dan bertanggungjawab.

“Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD juga mewujudkan otonomi yang lebih luas nyata dan bertanggungjawab serta sebagai implementasi atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat umum,” ungkap wakil gubernur menyampaikan isi dari sambutan gubernur.

Pada sambutannya, gubernur mengungkapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif. Proses penyusunan anggaran pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik dan dapat meraih opini WTP dari BPK untuk yang ke-10 kalinya.

“Atas rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh DPRD baik pada saat pembahasan komisi maupun pembahasan di Badan Anggaran tentu akan kami tindak lanjuti bersama-sama dalam proses penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2020 dan APBD tahun anggaran 2021,” ungkap wakil gubernur menutup sambutan Gubernur DIY. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*