Jogja, dprd-diy.go.id – Forum Ojek Online (OJOL) Yogyakarta Bergerak melakukan aksi massa di halaman Gedung DPRD DIY, Senin (12/09/2022). Aksi digelar dalam rangka menyikapi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain itu, Forum OJOL ini mengeluhkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kenaikan Tarif Dasar Ojek Online di Indonesia yang sampai saat ini belum direalisasikan. Sebelumnya para pelaku OJOL ini juga telah berkali-kali menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan Ojek Online di DIY termasuk permasalahan dengan pihak aplikator. Sehingga, pihaknya mempertanyakan kepada DPRD DIY terkait tindaklanjutnya.
Diterima oleh Stevanus Christian Handoko Anggota Komisi D, Gimmy Rusdin Sinaga Ketua Komisi C, dan Muhammad Yazid Anggota Komisi C, aksi massa ini berlangsung dengan damai dan kondusif. Para legislator ini menerima aspirasi yang disampaikan dan sepakat bahwa keresahan ini merupakan keresahan bersama.
“Kita harus berjuang bersama-sama, tidak bisa bicara sendiri-sendiri, tapi harus sama-sama. Karena ingat bisnis ini adalah bisnis yang sangat besar bukan (bernilai) miliaran tapi juga sampai triliunan dan yang menerima hanya kalangan atas saja. Bagaimana pembagian hasilnya aplikator dengan mitranya, itu mau berapa. Bonus sudah hilang, saya harap teman semua berdiri semangat untuk perjuangkan hak kalian,” ungkap Stevanus kepada para pelaku OJOL ini.
Ia juga menyebut bahwa permasalahan OJOL ini tidak hanya bermula dari kenaikan BBM, melainkan lemahnya payung hukum yang mendasari layanan OJOL ini. Menurutnya sangat perlu dibentuk regulasi OJOL yang dapat mengakomodir kesejahteraan OJOL juga pengaturan dalam sistem aplikator.
Sementara dikatakan Yazid, aturan yang digunakan sebagai payung hukum OJOL ini belum mengakomodir kesejahteraan para pelaku OJOL. Selain itu, Yazid juga menyayangkan hubungan kerja antara pihak aplikator dan OJOL atau mitranya sering tidak diindahkan.
“Lebih baik pemerintah pusat segera berikan eksistensi hukum kepada para OJOL. Hubungan relasi kerja mitra kerja itu (agar) bisa jelas. Kita sama-sama tuntut supaya pemerintah (pusat) bisa paham (urgensi payung hukum),” ucap Yazid di hadapan massa.
Yazid menekankan bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Ia mengatakan permasalahan OJOL termasuk kenaikan harga BBM ini dapat segera diselesaikan. Bersama Komisi C, Yazid berupaya terus memperjuangkan agar regulasi hukum ini dapat segera diakomodir.
Ditambahkan oleh Gimmy Rusdin, terkait tindak lanjut dari pembuatan regulasi, Komisi C bersama mitra kerjanya masih dalam proses komunikasi kepada pemerintah pusat. Selaku Ketua Komisi C, ia menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung kesejahteraan sosial dari OJOL.
“Kalau bisa kita usahakan dari Jogja saja, karena Jogja itu istimewa, Daerah Istimewa harusnya ada keistimewaan. Kamis Dewan Provinsi siap untuk mendukung,” tegas Gimmy Rusdin.
Terkait dengan tuntutan tentang cabut izin usaha aplikasi yang tidak patuh regulasi, Gimmy meminta untuk segera menyampaikan kepada Komisi C secara tertulis. Ia mengatakan bahwa aspirasi atas permasalahan OJOL ini yang terkait dengan mitra kerjanya akan terus diperjuangkan dan diteruskan ke pusat. (fda)
Leave a Reply