Gubernur Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2019

Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa (14/04/2020) DPRD DIY mengadakan rapat paripurna untuk mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2019. Rapat paripurna yang diselenggarakan secara telekonferensi ini diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta dipimpin oleh Nuryadi Ketua DPRD DIY.

“Kami atas nama DPRD DIY menyampaikan terima kasih atas kerjasama bersama pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. LKPJ disampaikan satu tahun sekali pada tahun anggaran selanjutnya dan minimal tiga bulan pada tahun anggaran berjalan, karena adanya wabah Covid-19 ini, maka pelaksanaan penyampaian LKPJ baru dapat dilaksanakan pada hari ini,” ungkapnya dalam pembukaan rapat paripurna.

Pada kesempatan ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan isi dari LKPJ pada tahun 2019 sebagai bentuk penyelenggaraan prinsip akuntabilitas kepada publik. Gubernur mengungkap bahwa efektivitas APBD 2019 dapat diukur berdasarkan pembangunan yang tertuang dalam indikator Kinerja Utama Pemda, indikator dalam program lainnya, serta indikator kinerja terhadap pelaksanaan urusan pelaksanaan kesejahteraan dan pelayanan umum.

“Pelaksanaan aktualisasi yang dimaksud disokong melalui kinerja keuangan tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut. Pendapatan daerah dari target sebesar 5,7 triliun dapat terealisasi sebesar sembilan 99,74%. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun komponen pendapatan yang dilaporkan adalah pendapatan asli daerah dan lain lain dan pendapatan daerah yang sah. Saya berharap peningkatan dari tahun ke tahun terus menurus optimal agar kita bisa mengoptimalkan serta merealisasikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri,” ungkap Sri Sultan.

Gubernur turut menyampaikan alokasi belanja daerah pada tahun 2019 yakni sebesar 5,97 triliun. Alokasi belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 3,16 triliun dan belanja langsung sebesar 2,81 triliun.

Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pada tahun 2019 dikaitkan dengan indikator kinerja utama dengan tingkat capaian 100% dari 14 indikator yang ada. Indikator tersebut meliputi indeks pemberdayaan gender, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, indeks Williamson, peningkatan kapasitas budaya, kesesuaian pemanfaatan ruang, capaian ruang strategis keiistimewaan, opini pemeriksaan BPK, akuntabilitas kinerja pemda, persentase capaian program urusan keistimewaan, dan dua lainnya.

Sementara itu tingkat indikator kinerja utama capaiannya mencapai 100% meliputi jenis pembangunan manusia, indeks ketimpangan perbatasan, dan presentase kemiskinan. Menurut keterangan Sri Sultan, kinerja tersebut sudah menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

“Indeks pembangunan manusia meningkat dari 79,59% menjadi 79,99% pada 2019.  Presentase kemiskinan dan ketimpangan wilayah memiliki kinerja yang positif dibandingkan capaian tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan daerah belum mencapai 100%. Sedangkan untuk ketimpangan pendapatan cenderung stagnan daripada tahun 2018,” jelas Sri Sultan.

Indikator Program Daerah

Adapun sasaran pemerintah daerah adalah capaian program pemda pada tahun 2019 memiliki tingkat kecapaian sebesar 65,62% yang berarti dari total 32 indikator program daerah, sekurangnya terdapat 21 program daerah yang memiliki tingkat ketercapaian di atas 100%. Indikator yang tercapai diantaranya adalah pengeluaran perkapita, peningkatan pertumbuhan wirausaha baru, indeks kualitas air, indeks pertumbuhan pangan, kemampuan keuangan daerah, optimalisasi anggaran belanja, kualitas organisasi dari eksternal, dan persepsi korupsi.

“Sedangkan beberapa kegiatan yang belum tercapai di antaranya adalah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, jumlah penduduk miskin, kontribusi sektor strategis, hingga penganggaran terbuka, peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju, dan nilai eksternal pelayanan publik. Meskipun begitu, hal ini sudah memiliki kemajuan dari tahun sebelumnya,” tutur Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan bahwa setelah mencermati capaian indikator program pemda, kualitas pertumbuhan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan mengaplikasikan definisi pemerataan dan keadilan sebagai kunci untuk menggerakkan sektor-sektor strategis. Sri Sultan mengungkap hal ini perlu digalakkan oleh seluruh komponen pembangunan daerah dengan kombinasinya secara berkelanjutan mengingat kondisi perekonomian pada tahun ini yang cukup memprihatinkan.

“Saat seperti ini, saatnya kita saling bahu membahu menggerakkan ekonomi dengan aktif, masif, dan kreatif. Pemda sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas wilayah termasuk mempertahankan kinerja yang sudah baik,” lanjut Gubernur DIY ini.

Perspektif Urusan Pembangunan Daerah

Berdasarkan perspektif urusan pembangunan daerah dari 33 jenis urusan pembangunan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sebesar 88,88% memiliki tingkat ketercapaian lebih dari 100%. Hal tersebut berarti dari 56 indikator ada 63 indikator yang memiliki ketercapaian melebihi target RPJMD. Sebagian besar pelayanan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sudah melebihi target pada tahun 2019, ini menjukkan bahwa pembangunan urusan daerah, urusan pendidikan, urusan kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, urusan rumah rakyat, urusan ketentraman ketertiban umum dan linmas, urusan menurunkan kesenjangan sosial sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hanya ada satu indikator yang belum tercapai.

Adapun urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar memiliki progres capaian pada tahun 2019 sebanyak 27 indikator dari 33 indikator sebagaimana yang ada dalam RPJMD berjalan. Indikatornya sudah tercapai diantaranya, yaitu prevalensi kekerasan perempuan dan anak, pengeluaran perkapita perbulan, dan keterbukaan korupsi. Sedangkan indikator pada urusan wajib lainnya seperti urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan tenaga kerja, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan statistik, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, dan urusan khas khas lainnya sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Terkait kinerja urusan pilihan pada tahun 2019 menunjukkan sebagaian besar sudah mencapai yang diharapkan. Hal ini tervisualkan melalui kinerja urusan pariwisata, kehutanan, pertambangan, perindustrian, transmigrasi dan SDM dengan capaian lebih dari 100%. Urusan pertanian serta urusan perikanan dan kelautan memiliki dua indikator yang belum tercapai.

Kinerja Anggaran Keistimewaan

Sri Sultan turut menyampaikan kinerja anggaran keistimewaan dengan alokasi anggaran sebesar 1,2 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 26 program dan 101 kegiatan dengan ketercapaian bersih sebesar 99,96% dan keuangannya sebesar 90,21%. Pelaksanaannya sendiri melebihi dari tahun sebelumnya.

“Hal lain yang perlu kita sampaikan terkait alokasi dana istimewaan adalah kontribusinya terhadap penuntasan problematika daerah melalui program kegiatan yang utama dan perlu didukung dari berbagai kewenangan dari pemerintah daerah hingga ke desa. Sejumlah progres pelaksanaan statis program strategis menjadi perhatian khusus dan menjadi penting,” lanjut Sri Sultan.

DPRD DIY menyambut baik penyampaian dari Gubernur DIY, selanjutnya DPRD DIY membuat panitia khusus (pansus) untuk membahas tindak lanjut LKPJ Gubernur DIY tahun anggaran 2018. Pansus yang dipimpin oleh Atmaji dan Suwardi ini kemudian disetujui dalam bahan acara nomor 7 tahun 2020. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*