Jogja, dprd-diy.go.id – Andriana Wulandari, S.E., Komisi B DPRD DIY menyebut bahwa satu bulan terakhir ini harga komoditas pangan mengalami kenaikan tajam. Beberapa masyarakat terutama ibu rumah tangga mengeluhkan adanya kenaikan bahan pangan ini.
Menurutnya pemerintah pusat telah berupaya mengantisipasi. Beras yang menjadi kebutuhan pokok ini sangat rentan dipolitisasi, sehingga ia berharap pemerintah daerah dapat bergerak cepat dalam melakukan antisipasi.
“Hasil pemantauan di lapangan, pagi ini harga beras kualitas medium naik sekitar Rp50 sampai Rp100 per kilogram dari harga dua hari lalu. Tercatat, September 2022 harga beras medium sekitar Rp11.000 per kilogram. Bulan ini, beras dengan kualitas yang sama harganya sudah mencapai Rp13.500 per kilogram. Sangat mungkin harga ini berbeda pada tiap pasar dan harganya masih berpotensi naik lagi. Tentu hal ini menjadi beban masyarakat,” ungkapnya, Kamis (14/9/2023).
Selaku Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana sudah melakukan pemantauan lapangan di beberapa pedagang beras di Yogyakarta. Nyatanya ia memang menemukan adanya kenaikan harga beras pada semua jenis, baik yang kualitas medium maupun premium. Meskipun begitu, persedian terpantau masih aman dan cukup sehingga semestinya tidak menimbulkan kecemasan.
“Kami berharap harga beras ini segera kembali keposisi normal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. Karena ini masuk tahun politik, kenaikan harga ini juga sangat mungkin akan dipolitisasi, padahal ini disebabkan oleh banyak sebab termasuk dampak el nino dan juga kebijakan berbagai negara yang selama ini jadi eksportir membatasi untuk cadangan pangan domestiknya,” tandasnya.
Andriana juga mengusulkan beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan harga pangan ini. Pada jangka pendek, Pemda DIY bersama kabupaten dan kota perlu segera melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran. Hal ini akan melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu.
Sementara dalam jangka menengah, penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk.
Terakhir untuk jangka panjang, program kemandirian pangan dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Pendekatan budaya, seperti pengembangan Lumbung Mataraman, menjadi salah satu model untuk kemandirian pangan. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian. (fda)
Leave a Reply