Jogja, dprd-diy.go.id – Huda Tri Yudiana, S.T., Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima audiensi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY terkait Kritik Jaminan Sosial, KRIS JKN dan UU P2SK Bab JHT dan Jaminan Pensiun pada Kamis (18/07/2024).
Audiensi ini dilakukan sebagai bentuk diskusi publik tentang penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Sejatinya, jaminan sosial merupakan hak warga negara (citizen rights), sementara penyelenggaran sistem jaminan sosial di Indonesia masih tergolong buruk dan silang sengkurat.
“Kami, DPRD DIY, dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, hari ini telah menerima audiensi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY. Kami memahami bahwa permasalahan yang disampaikan oleh MPBI DIY sangatlah krusial dan menyangkut kesejahteraan para pekerja di DIY. Kami akan menindaklanjuti setiap masukan dan kritik yang telah disampaikan dengan serius,” ungkap Huda.
Melalui diskusi ini, diharapkan dapat menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. DPRD DIY akan mengawal dan mendukung setiap upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja di Yogyakarta.
“Kami berharap, melalui diskusi yang konstruktif dan partisipatif ini, kita dapat menemukan solusi terbaik yang bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. DPRD DIY akan terus mengawal dan mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta,” pungkas Huda. (dta)
Leave a Reply