Jogja, dprd-diy.go.id – Huda Tri Yudiana, S.T., Wakil Ketua DPRD DIY mengatakan bahwa permasalahan kemiskinan ekstrem di DIY harus diselesaikan tahun 2024. Hal tersebut agar berjalan sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem.
Penurunan tersebut berbasis 3 langkah yaitu pertama penurunan beban dengan program – program charity seperti KIP, bansos, BPJS, dan lainnya. Kedua, dengan peningkatan pendapatan berupa berbagai program pemberdayaan dan ketiga dengan meminimalkan kantung kemiskinan.
“Roadmap penurunan angka ini harus sangat serius kita jalankan karena tinggal waktu satu tahun lagi sesuai amanah inpres,” ungkapnya.
Kemiskinan di DIY menurutnya termasuk tinggi yakni sebesar 11.49 pct di dalamnya terdapat ekstrem sebesar 1.08 pct.
Ia mengungkapkan bahwa secara kemiskinan DIY dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 1.74 pct. Sementara DIY 1.08 pct, paling rendah se-pulau Jawa, sedangkan paling tinggi di Pulau Jawa adalah Jawa Tengah.
“Kita bersyukur kemiskinan ekstrem di DIY paling rendah di pulau Jawa dengan presentase 1.08 pct setara dengan sekitar 43.000 warga. Dengan didorong serius kita yakin insyaAllah 2024 DIY bisa mencapai target nol persen,” Huda mengucap optimis.
Angka kemiskinan ekstrem ini menunjukkan bahwa langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah on the track. Hal itu karena keparahan kemiskinannya yang cukup baik.
“Jika konsisten dilakukan saya yakin sebentar lagi ada penurunan angka kemiskinan drastis di DIY beberapa tahun lagi,” lanjutnya.
Alokasi anggaran DIY juga menurut Huda perlu ditingkatkan, terutama kabupaten kota yang masih mengalokasikan APBD untuk kemiskinan ekstrem dibawah 4 persen. Untuk DIY tahun 2023 sebesar 7.98 persen naik dibanding tahun lalu yaitu sebesar 6.66 persen. Sedangkan kabupaten kota sekitar 3 persen, bahkan ada yang 1,7 persen saja.
Program-program diharapkan bisa difokuskan pada data kemiskinan ekstrem P3KE dimana Pemda DIY sudah memiliki data by name by address, sehingga bisa tepat sasaran dan model penangannya. Penanganan kemiskinan ektrem juga perlu perhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten.
“Saat ini DPRD DIY sedang intens koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder termasuk kementrian PMK. Kami minta alat kelengkapan DPRD DIY juga segera berkoordinasi dengan mitra terkait untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai. Daerah daerah kantong kemiskikan ektrem harus menjadi prioritas utama di kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo,” ungkapnya. (fda)
Leave a Reply