Jawaban Gubernur DIY atas Nota Kesepakatan RAPBD DIY TA 2021 Disampaikan

Jogja, dprd-diy.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menyampaikan Jawaban Gubernur DIY atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY Tahun Anggaran 2021. Jawaban ini disampaikan pada Jumat (16/10/2020) dalam rapat paripurna yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Wakil Gubernur DIY menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan oleh  Fraksi-Fraksi DPRD DIY. Wakil Gubernur menjelaskan bahwa sebaran angka kemiskinan di DIY adalah Kota Yogyakarta 6,96% – 6,84%, Bantul  12,8% – 12,16%, Kulon Progo 16,59% – 16,24%, Gunung Kidul 12,88% – 12,76%, dan Sleman 11,6% – 11,47%. 

“Program kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan antara lain beasiswa warga miskin, bantuan keuangan khusus, untuk jambanisasi, jaminan kesehatan semesta, jaminan sosial untuk lansia dan disabilitas, pengawalan bantuan warga, bantuan pangan non tunai dari pusat, koordinasi konvergensi penanganan stunting, dan pemberdayaan desa prima di sektor pemberdayaan perempuan  secara koordinatif dengan tema Desa Mandiri budaya,” ungkap Wakil Gubernur menyampaikan Jawabbn Gubernur DIY.

Asumsi pertumbuhan ekonomi adalah 4,2% – 6% di tahun 2021. Menurut pemda diperkirakan angka tersebut dapat dicapai karena adanya pelaksanaan vaksinasi yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021. 

Belanja Tak Terduga dalam rancangan APBD 2021 selain digunakan untuk keadaan darurat dan mendesak juga digunakan untuk antisipasi penanganan dampak penularan pandemi Covid-19 yang diprioritaskan untuk penanganan dalam faktor kesehatan, faktor ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

“Pada tahun 2021 dalam bidang kesehatan adalah sebagai berikut, yakni edukasi penyerapan protokol kesehatan, melakukan laboratorium Covid-19, meningkatkan pelacakan kontak kasus Covid-19, meningkatkan pelayanan kesehatan pada kasus Covid-19, menyiapkan dan memantau logistik pendukung pelayanan kesehatan, menyiapkan langkah-langkah strategis kebijakan pemerintahan pusat tentang Covid-19 terkait vaksinasi,” jelasnya.

Langkah strategis persiapan vaksinasi sendiri yakni menyiapkan data sasaran, menyiapkan sosialisasi, menyiapkan faskes dan tenaga dalam pelayanan, menyiapkan sarana prasarana pendukung vaksin, menyusun standar operasional prosedur sesuai pedoman pemerintah pusat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

Pemulihan ekonomi dilakukan atas selaras dengan upaya pencegahan penularan Covid-1 baik dari sisi produksi maupun permintaan pasar. Sisi produksi yakni melakukan pemulihan dengan kegiatan pendampingan koperasi dan UMKM. Sementara dari sisi permintaan secara selektif mulai mendorong berlangsungnya kegiatan ekonomi seperti pariwisata dan perdagangan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. 

Terkait kebijakan tematik di dalam pelaksanaan APBD 2021 sebesar 312 miliar rupiah terbagi atas 4 tematik anggaran. Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan kelompok pendapatan sebesar sebesar 16,%,  penurunan ketimpangan wilayah sebesar 50,25%, kerjasama bagi kemitraan sebesar 12,67%, dan pemulihan sosial kelas 8B sebesar 20,41%.

Strategi yang dilakukan pemuda untuk mencapai target antara lain memperkuat fungsi BUMD, optimalisasi peningkatan pendapatan dari penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah terutama melalui pengkajian potensi tambahan baru, kebijakan sistem pembayaran terkait yang dilakukan secara non tunai. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*