KBK dari Universitas Negeri Malang Adakan Pengembangan Keilmuan dan Profesionalisme dengan Audiensi di DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat (4/10/2019) berlangsung audiensi dari Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) filsafat nilai moral program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Sri Untari Ketua KBK FIS menyampaikan bahwa kedatangan rombongannya ini dalam rangka pengembangan keilmuan dan profesionalisme.

“Tujuan kami adalah bagaimana penguatan karakter dan kearifan lokal. Kita pilih DPRD DIY, karena DIY sendiri memiliki keistimewaan yang tidak kami dapatkan di DPRD lain. Semoga di sini kami dapat menerapkan tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kami harap juga dapat bekerjasama dengan DPRD DIY dengan tujuan menimba ilmu dan menjalin kesepahaman agar bisa bermitra dengan DPRD DIY,” ungkap Sri.

Suharwanta dan Anton Prabu Semendawai, Pimpinan DPRD DIY, memimpin jalannya audiensi yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna lantai 2. Suharwanta sedikit mengulas mengenai keistimewaan yang ada di DIY bahwa keistimewaan itu hanya berlaku pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimana Hamengku Buwono X ditetapkan sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam X menjadi Wakil Gubernur DIY.

Suharwanta mengatakan bahwa keistimewaan DIY ini melanjutkan sejarah kerajaan-kerajaan di DIY. Selain itu keistimewaan di DIY diberikan dalam rangka memberikan penghargaan atas jasa DIY yang turut berkontribusi besar dalam kemerdekaan Indonesia.

“Di DIY ada beberapa lembaga istimewa, seperti Paniradya Keistimewaan (urusan keistimewaan), Pundo Kabudayan (Dinas Kebudayaan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (pertanahan). Nah di DIY ada kasultanan dan kadipaten, setelah UU keistimewaan keluar maka kasultanan dan kadipaten punya hak sendiri,” tutur Suharwanta.

Terkait dengan sistem keistimewaan Suharwanta menjelaskan bahwa hanya berlaku di provinsi saja, selebihnya kabupaten dan kota tetap melakukan pemilihan kepala daerah. “Tanah kesultanaan ada dua, tanah yang dipakai keraton dan tanah yang untuk bersama. Area malioboro salah satu tanah milik kesultanan. Oleh karena itu, malioboro masuk dalam kawasan keistimewaan, kewenangannya ada di provinsi,” lanjut Suharwanta.

Anton menambahkan bahwasanya dalam membuat perdais DPRD DIY akan menyesuaikan dengan UU Keistimewaan dan UU yang sejalan. Dalam membuat perdais DPRD DIY mencoba memunculkan nama kurator untuk meangolah danais. Hal ini supaya danais dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat bayak. Danais juga dapat digunakan untuk bantuan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan.

Terkait dengan kerjasama yang diajukan oleh KBK filsafat nilai moral, Suharwanta menyambuat baik. “Kami sangat terbuka apapun yang diharapkan dan diinginkan, apa yang bisa kita bantu dan berguna kepada orang lain kita dengan terbuka silahkan,” tutur Suharwanta. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*