Kesiapan Yogyakarta Menghadapi Bencana Alam melalui Kelurahan Tangguh Bencana dan Kampung Tangguh Bencana

Jogja, dprd-diy.go.id –  (10/11//2022) Eko Suwanto S.T., M.Si selaku Ketua Komisi A DPRD DIY menggelar simulasi penanggulangan bencana dalam menghadapi gempa di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede  bersama BPBD DIY, BPBD Kota Jogja, dan para relawan di Kelurahan Rejowinangun pada 10 November 2022. simulasi ini diadakan untuk membentuk Kelurahan Tangguh Bencana dan Kampung Tangguh Bencana. Saat ini telah terbentuk sebanyak 45 Kaltana (Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana).

“Selain Kelurahan Tangguh Bencana, Di kota juga ada Kampung Tangguh Bencana yang kita targetkan selesai pada tahun 2024 yang akan datang” tutur Eko dalam sambutan tersebut.

Simulasi ini digelar karena mengingat wilayah Kota Jogja memiliki banyak jenis ancaman bencana alam seperti gempa, bencana akibat hidrometeorologi, dan siklon. Diharapkan masyarakat memiliki ketangguhan terhadap bencana alam dan turnnya resiko yang ditimbulkan dari bencana alam.

Eko Suwanto S.T., M.Si selaku Ketua Komisi A DPRD DIY bersama Drs. Biwara Yuswantana M.Si Kepala BPBD DIY dan Drs. Nur Hidayat M.Si Kepala BPBD Kota Jogja dalam acara ngobrol parlemen memaparkan kesiapan Yogyakarta Menghadapi Bencana Alam melalui Kelurahan Tangguh Bencana dan Kampung Tangguh Bencana

Kepala BPBD DIY Drs. Biwara Yuswantana M.Si menjelaskan bahwa kesiapan tanggap bencana yang perlu dilakukan untuk jangka panjang mulai dari kelembagaan dan kebijakan seperti Perda Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sedangkan untuk jangka pendek masyarakat bisa mencari tahu mengenai potensi bencana yang terjadi  musim ini.

“Kesiapan itu bisa diukur dari kelembagaan dan kebijakan seperti Perda Penanggulangan Bencana. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat kita wujudkan dalam Kelurahan Tangguh Bencana, Kampung Tangguh Bencana, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana” jelas Biwara

50% Bencana alam Kota Jogja berupa bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim. Drs. Nur Hidayat M.Si selaku Kepala BPBD Kota Jogja menerangkan bahwa BPBD DIY DAN BPBD Kota Jogja sedang menanggulangi permasalahan tersebut melalui manajemen  resiko.

“BPBD DIY dan BPBD Kota Jogja bersinergi memprioritaskan upaya dalam manajemen resiko” terang Nur Hidayat.

Eko mengungkapkan bahwa perlunya peningkatan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. Akan tetapi ia menegaskan bahwa lembaga-lembaga seperti pemerintah desa ataupun sekolah harus mulai berdikari dalam penanggulangan bencana. Sehingga sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana tidak hanya ditopang oleh pemerintah daerah saja. Namun keterlibatan kontribusi dari seluruh elemen yang ada.

“Mestinya kantor atau sekolah-sekolah harus mulai berdikari dalam penanggulangan bencana. Desa kan diberi kewenangan oleh UU untuk membentuk peraturan desa tentang penanggulangan bencana, maka bisa menggunakan sumber daya yang ada di wilayah untuk mengadakan pelatihan atau simulasi (penanggulangan bencana). Demikan pula dengan sekolah-sekolah” ungkapnya dalam acara ngobrol parlemen.

Selain itu ia menjelaskan pentingnya adanya sinergitas antara pemerintah dengan pihak swasta (instansi perguruan tinggi atau tenaga ahli) dalam penanggulangan bencana. Melalui riset yang dilakukan oleh pihak akademisi atau tenaga ahli akan menjadi langkah awal dan tepat yang diambil dalam penanggulangan bencana. (hfz/rns)