Komisi A Bahas Finalisasi KUA PPAS Tahun 2022

Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi A DPRD DIY mengadakan Rapat Kerja mengenai Rancangan Peraturan Gubernur SHBJ Tahun 2022 dan finalisasi KUA PPAS Tahun 2022 bersama mitra kerjanya pada Selasa (27/07/2021). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi A, Eko Suwanto dan diikuti oleh Anggota Komisi A dan Biro Organisasi Setda DIY.

Jarot Budi Harjo, Kepala Biro Organisasi Setda DIY memaparkan, “Dalam SHBJ Tahun 2021 yang akan diberlakukan pada SHBJ Tahun 2022 sudah pada proses semi final dan mudah-mudahan diwaktu dekat akan selesai.”

Dalam SHBJ Tahun 2021 akan dilakukan perubahan SHBJ, sehingga perubahan itu dapat dimanfaatkan setelah peraturan gubernur terbit. Perubahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dengan adanya PPKM. Perubahan tersebut mengenai uang transport peserta untuk kegiatan diklat, seminar, workshop, dan sosialisasi.

Anggaran yang selama ini dialokasikan Rp 50 ribu akan dilakukan perubahan alokasi menjadi Rp 60 ribu untuk setiap orang dalam satu hari. Anggaran tersebut dapat diberikan bagi masyarakat dari swasta dan peserta diklat dari DIY minimal atau paling lama 8 jam (tidak menginap) dalam bentuk bantuan pulsa atau paket data jika pertemuan dilakukan secara online.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan cara blanded atau campuran antara offline dan online. Untuk yang mengikuti pertemuan secara online dan offline akan diberikan bantuan pulsa atau paket data senilai Rp 60 ribu per hari. Maka demikian, untuk yang mengikuti kegiatan secara online akan mendapatkan bantuan dengan cara transfer melalui bank.

Pertemuan secara online dalam waktu 5-25 hari kerja akan diberikan bantuan pulsa atau paket data senilai Rp 100 ribu per hari kerja dalam setiap kegiatan. Anggaran tersebut akan dioptimalkan.

Kemudian, Anggota Komisi A menanyakan terkait dengan narasumber dalam kegiatan Seminar ataupun Workshop.

“Terkait anggaran yang diberikan untuk narasumber, bagaimana penjelasan mengenai biaya dan dasar hukum yang digunakan?,” Heri Dwi Haryono meminta penjelasan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Biro Organisasi Sekda DIY memaparkan sesuai Perpres terkait anggaran bagi narasumber.

 “Permasalahan narasumber sesuai dengan Perpres, dapat dilihat dari bentuk kegiatan (workshop dan seminar) dan tingkat kegiatan (internasional, nasional, regional, dan lokal). Kemudian untuk masalah pemberian waktu dapat dilihat sesuai dengan session dan JPL (Jam Pelatihan). Untuk satu JPL estimasi waktunya sekitar 45 menit dan diberikan untuk penceramah, widyaswara, instruktur, guru atau badan Diklat. Untuk narasumber dari luar DIY akan diberikan uang transport,” ujar Jarot Budi Harjo.

Terakhir, Eko Suwanto memaparkan mengenai regulasi akan segera diberikan untuk menyikapi transformasi digital. Kemudian, diharapkan untuk Setwan dapat mempersiapkan diri dengan mekanisme yang baru.

Terkait dengan berbagai perangka anggaran yang disesuaikan oleh SHBJ yang baru, termasuk honorarium akan disesuaikan oleh masing-masing Dinas. Dalam setiap kali kegiatan minimum dimasukkan dua JPL karena pada prakteknya ketika hadir, kisaran waktunya sekitar 3 jam.

Terkait dengan tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif dan berbagai protokol keuangan DPRD akan didiskusikan secara khusus dengan Pimpinan DPRD dan diupayakan akan ada kenaikan ditahun berikutnya. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*