Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi A melaksanakan rapat kerja untuk membahas Laporan Semester I dan Prognosis APBD DIY 2023 pada Jumat (21/07/2023) dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Eko Suwanto, S.T., M.Si., didampingi oleh Sekretaris Komisi A, Hj. Rany Widayati, S.E., M.M., di Ruang Banggar DPRD DIY. Pada kesempatan ini, Komisi A menerima laporan dari BKD DIY, Dinas Kominfo, BPBD, Satpol PP, Inspektorat dan Badan Diklat.
Ketua BKD DIY, Amin Purwani, S.H., M.Ec. Dev, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan sudah terealisasi sebesar Rp. 212.340.000 atau 36,93% dari Rp. 574.830.000 dan anggaran belanja terealisasi sebesar Rp. 10.661.420.551 atau 44,52% dari Rp. 62.623.311.193. Secara umum pada semester I ini sudah tercapai namun masih ada beberapa catatan seperti pembangunan gedung masih dalam proses entry karena adanya sistem baru.
Selanjutnya, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si Kepala Dinas Kominfo menyampaikan laporannya bahwa realisasi semester I di APBD itu terdapat pendapatan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.200.000 atau 66,67% dari Rp. 1.800.000 kemudian anggaran belanja operasi dan modal sudah terealisasi Rp. 20.307.147.582 atau 53,58% dari baku anggaran sebesar Rp. 37.897.160.588. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan baik target fisik dapat terlaksana namun ada beberapa efisiensi di sisi anggaran.
Kepala PLT BPBD DIY, Drs. Noviar Rahmad, M.Si, sampaikan terkait anggaran yang ada di BPBD untuk realisasi semester pertama dari Rp. 23.304.577.837 terealisasi sebesar 34,37% atau Rp. 7.977.003.085. Untuk hambatan yang menyebabkan keterlambatan realisasi ini pada prinsipnya tidak ada yang signifikan tetapi untuk penambahan anggaran akan dibahas pada saat rapat perubahan anggaran.
Selanjutnya, Noviar selaku kepala Satpol PP menjelaskan jika Satpol PP mengampu anggaran sebesar 44 Milyar dan sudah terealisasi sebesar 59,93% atau 26 Milyar kemudian realisasi pendapatan hingga bulan Juni sudah sebesar Rp. 55.121.000 dan tidak ada target dalam hal ini. Noviar menyampaikan kendala yang dihadapi adalah perlu ada tambahan anggaran untuk pengamanan unjuk rasa karna unjuk rasa.
Dari Inspektorat, diwakili oleh Totok, menyampaikan bahwa pada tahun 2023 inspektorat memiliki anggaran belanja Rp. 26.635.196.535 dan terealisasi sebesar Rp. 11.956.867.459 atau 45%. Secara umum seluruh kegiatan sudah dapat dilaksanakan pada semester I dan anggaran terealisasi sesuai kebutuhan. Selain itu, inspektorat menjelaskan terkait pengawalan pengelolaan danais, inspektorat telah melaksanakan sosialisasi pengelolaan danais sebanyak 14 kali dari 21 kali yang direncanakan untuk seluruh kalurahan dan kelurahan se DIY yang menerima BKK danais.
Amin Purwani, selaku Kepala Badan Diklat DIY menjelaskan jika pendapatan badan diklat ditetapkan sebesar Rp. 7.551.285.000 terealisasi sebesar Rp. 4.836.801.900 atau 64.05% sedangkan untuk dana belanja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 25.321.506.051 dan terealisasi sebesar Rp. 9.681.653.772 atau 38.23%.
Bappeda melalui Kepala Subbidang Kinerja, Pratama Wahyu Hidayat S.T.P., menjelaskan dalam pembangunan perlu adanya evaluasi terhadap pendapatan yang sudah dicapai, terdapat beberapa identifikasi dari OPD dengan pertimbangan perubahan yang nantinya akan dijadikan landasan finalisasi RKPD 2023.
Pada kesempatan ini, Eko mengimbau untuk masing-masing OPD melakukan koordinasi dengan TAPD dan diskusi terkait tambahan anggaran, tahap pertama melalui skema pergeseran anggaran lalu tahap kedua melalui dukungan anggaran perubahan. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ketidakadaan anggaran melemahkan dukungan operasional.
”Kepada Pak Tama, silahkan lapor kepada Pak Sekda dan dilakukan rapat perubahan anggaran oleh TAPD dan OPD” ujar Eko
Eko menegaskan TAPD untuk segera mengundang OPD terkait khususnya Satpol PP dan Inspektorat untuk dilakukan pergeseran anggaran dalam rangka mendukung perintah Gubernur.
”Komisi A memberikan dukungan penuh baik secara politik maupun secara penganggaran terkait dengan pelaksanaan operasi-operasi yang diperlukan” tegasnya.(ps)
Leave a Reply