Komisi A Bahas Perubahan RAPBD DIY Tahun 2021

Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis, (9/9/2021) Wakil Ketua Komisi A, Suwardi memimpin jalannya rapat kerja Komisi A yang membahas terkait Perubahan APBD Tahun 2021. Rapat ini diikuti oleh Anggota Komisi A, BPBD DIY, Dinas PTR DIY, Kesbangpol DIY dan TAPD DIY.

BPBD DIY menyampaikan perubahan RAPBD Tahun 2021. Terdapat pergeseran anggaran baik pengurangan maupun penambahan. Untuk progam penunjang urusan pemerintah dan provinsi tedapat pengurangan anggaran dan ada pengurangan terhadap belanja modal pada progam penunjang urusan daerah provinsi, gaji dan tunjangan ASN, progam penanggulangan bencana, penyediaan kesiapsiagaan bencana. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang dilakukan secara daring akibat adanya PPKM Darurat dan penyesuaian kondisi Covid-19.

Dinas PTR DIY memiliki pergeseran anggaran untuk RAPBD DIY Tahun 2021 terdapat selisih anggaran terhadap perubahan RAPBD Tahun 2021 di Dinas PTR DIY. Dalam penghantaran perubahan APBD tersebut terdiri dari 6 progam dan terbagi dalam 14 kegiatan dengan 41 sub kegiatan. Tidak ada perubahan model untuk kegiatan SOSIS supaya narasumber dapat optimal sesuai dengan muatan tematik masing-masing daerah akan berbeda.

Kesbangpol DIY menyampaikan anggaran perubahan Kesbangpol untuk Tahun 2021. Terdapat penurunan anggaran dikarenakan untuk recofusing penanganan Covid-19. Progam kegiatan tetap dilakukan sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, hanya dirasionalkan dari beberapa aitem seperti ATK dan hidangan dikurangi karena kegiatan dilakukan secara daring.

Dinas KOMINFO DIY memiliki perubahan platform perubahan anggaran dan mengalami penurunan. Efisiensi pengurangan anggaran karena ada recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Pengurangan progam yang dilakukan pada perjalanan dinas yang dikurangi dan dilakukan secara daring. Selain itu, terdapat pengurangan kegiatan sosialisasi dan BIMTEK. Kegiatan yang dilakukan secara luring jumlah peserta kegiatannya akan dikurangi dalam masa PPKM saat ini. Meskipun terdapat pengurangan anggaran, beberapa progam yang dilakukan untuk peningkatan SDM dibidang IT dalam peningkatan produktivitas perekonomian dan penangkalan berita hoax untuk diskriminasi informasi diharapkan dapat tetap berjalan secara optimal.

Kemudian, TAPD menyampaikan terkait rapat Badan Anggaran dengan TAPD sebelumnya, terdapat koreksi mengenai potensi anggaran yang menurun dalam Pemda DIY. Hasil pembahasan tersebut akan dilakukan rasionalisasi dalam perubahan RABPD DIY Tahun 2021 hanya diberikan kepada semua SKPD yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

Selanjutnya, anggota Komisi A, Stevanus Christian Handoko menanggapi persoalan perubahan anggaran yang disampaikan oleh TAPD.

“Mengapa usulan perubahan anggaran yang diusulkan banyak yang dirasionalisasikan? Diharapkan TAPD lebih memperhatikan usulan anggaran di Komisi A,” ungkapnya.

Ketua Komisi A, Eko Suwanto juga menanggapi permasalahan tersebut.

“Dalam unsur penyelanggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah. Diharapkan TAPD membuat laporan dari SKPD Komisi A terkait beberapa progam yang belum dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian, akan dilakukan tinjauan ulang untuk progam kegiatan yang perlu dilakukan,” tambahnya. (rif)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*