Pansus Lanjutkan Pembahasan Draf Raperda Pengendalian Penduduk

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara (BA) Nomor 23 tahun 2021 melanjutkan pembahasan draf Raperda pada Kamis (09/09/2021). Pembahasan Raperda yang di dilaksanakan secara luring di ruang Rapur lantai 2 yang dipimpin oleh Ahmad Baihaqy Rais dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan DIY, Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM DIY, dan Dinas Tata Ruang dengan pembahasan persebaran penduduk dan pengarahan mobilitas.  Rapat yang di awali dengan membahas masing-masing pasal mengenai persebaran penduduk di DIY.

Rapat raperda ini mencakup tentang tata kelola urbanisasi hingga mitigasi bencana. Raperda ini dianggap urgent dikarenakan persebaran penduduk di wilayah DIY tidak merata yang menyebabkan tidak imbangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dari adanya Raperda ini diharapkan dapat menyeimbangkan penduduk yang ada di wilayah DIY. 

Pansus telah menyetujui beberapa pasal, salah satunya pasal 19 ayat 2 yang menyebutkan tentang persebaran penduduk dengan identitas penduduk lokal yang sesuai dengan latar belakang warga DIY.

Pasal 21 mengatur tentang peningkatan kualitas penduduk. Witono, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas penduduk diperlukan sertifikasi kompetensi. Dalam penjelasannya, peningkatan kualitas penduduk dengan cakupan sertifikasi dinilai perlu, karena dengan adanya sertifikasi dapat menjadikan standar kompetensi nasional.

Pasal 22 mengatur tentang pengarahan mobilitas penduduk masuk ke daerah. Didalam pasal ini tercantum pengarahan mobilitas penduduk ke kawasan provinsi denganmempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan  pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi di kawasan strategis. Dalam penjelasannya, penduduk yang masuk ke daerah dapat menunjang ekonomi daerah.

Selebihnya, pembahasan pasal per pasal telah disepakati bersama dan  terdapat penambahan di pasal 27 tentang komunikasi, informasi dan edukasi.  

Pembahasan akan dilanjutkan dengan dukcapil mulai dari bab IX tentang pengendalian penduduk dikarenakan terdapat beberapa perubahan tentang data informasi pengendalian penduduk. (sei)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*