Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi C mulai melakukan pembahasan bersama mitra kerjanya untuk mendengarkan laporan semester dan prognosis enam bulan kedepan, tahun anggaran 2024 dari masing-masing mitra kerja. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C, Lilik Syaiful Ahmad, S.P., pada kesempatan ini, Komisi C mendengarkan laporan dari Biro PIW-PP, Bappeda, dan Dinas PUPESDM pada Kamis (18/7/2024).
Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc, Kepala Biro PIWPP menyampaikan bahwa realisasi semester I sudah sesuai dengan perencanaan dan mengikuti aliran kasnya. Namun demikian, ada satu kegiatan terkait dengan anggaran yang bersumber dari danais yakni pergeseran waktu evaluasi atas usul Geopark Jogja menjadi geopark nasional.
”Kegiatan tersebut seharusnya berada di bulan Juni tetapi bergeser ke bulan Juli, harapannya bisa berjalan sesuai dengan target pimpinan yang menjadikan Geopark Jogja ini menjadi geopark nasional yang berada di wilayah Sleman, Bantul dan Kulon Progo,” jelas Yudi.
Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T., Kepala Bappeda DIY, menjelaskan perlu adanya penambahan anggaran untuk belanja modal pengadaan 1 paket CCTV.
Selanjutnya Anna Rina Herbranti, S.T.,M.T., Kepala Dinas PUESDM, menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk pekerjaan paket peningkatan jalan dan pembangunan jembatan serta jasa konsultasi penguburan leger karena adanya temuan dari BPK.
Secara keseluruhan, laporan realisasi anggaran semester I dan prognosis dari tiap-tiap instansi dianggap sudah sesuai oleh TAPD dalam hal ini BPKA, Bappeda dan Paniradya Keistimewaan. Tambahan anggaran yang diajukan oleh Bappeda dan Dinas PUPESDM pun diterima sebagai upaya pemeliharaan.
”Mungkin untuk CCTV bisa ditambahkan karena memang urgent untuk pengamanan di gedung kantor dan untuk DPUPESDM sebagai tindak lanjut temuan BPK dan penanganan ruas jalan yang sudah rusak,” Kata salah satu TAPD.
Selain itu, Purwanto, S.T., Anggota Komisi C memberikan evaluasi dan masukan atas paparan yang telah disampaikan. Kepada Biro PIWPP, kaitannya dengan geopark, Purwanto memberikan catatan penting untuk melakukan kajian mendalam sebelum ditetapkan menjadi geopark nasional.
”Kalau proyek nasional akan ada kemungkinan menghambat pembangunan di wilayah tersebut karena penetapan-penetapannya sehingga perlu menjadi perhitungan dan kajian lebih mendalam baik melindungi alam dan melindungi masyarakat DIY,” ungkap Purwanto kepada Biro PIWPP dalam rapat. (ps)
Leave a Reply