Komisi II dan Komisi III DPRD Sumatera Selatan Kunjungi DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (19/02/20) DPRD Sumatera Selatan mengunjungi DPRD DIY dalam rangka studi komparasi terkait UMKM dan penyertaan modal aset terhadap BUMD. Huda Tri Yudiana Pimpinan DPRD DIY menerima didampingi oleh BPKA DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Terhadap pertanyaan terkait penyertaan modal, Huda menerangkan bahwa pembentukan suatu BUMD harus melalui mekanisme peraturan daerah. Selain itu, penyertaan modalnya sendiri turut dibahas dalam peraturan daerah agar jelas dalam pembagiannya.

“Kita mau buat BUMD, mekanismenya harus melalui perda (peraturan daerah). Saat ini misalnya kita ingin bentuk BUMD air bersih, ya kita bahas dalam perda, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penyertaan modalnya,” tuturnya.

BPKA DIY menjelaskan saat ini DIY memiliki tiga BUMD yaitu BPD DIY, PT Tarumartani, dan PT Anindya Mitra Internasional. Menurut BPKA pendapatan terbesar DIY dari BUMD didapatkan secara urut dari Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, dan terakhir PT Tarumartani.

Sementara Agus Mulyono menyampaikan di DIY saat ini ada 260.000 UMKM dan sebesar kurang lebih 80 persen didominasi oleh pelaku usaha mikro. Menurutnya UMKM di DIY ini cukup banyak didorong oleh kondisi DIY yang tidak memiliki sumber daya alam. Kekurangan inilah yang mendorong masyarakat untuk kreatif, inovatif, serta adaptif dalam mengembangkan usaha masyarakat.

“Banyaknya UMKM ini sebenarnya bisa karena kondisi dari sisi sumber daya alam DIY masih kurang. Dari sini gubernur mengatakan ‘kita diuntungkan’ karena mau tidak mau masyarakat terdorong untuk kreatif dan berupaya untuk inovasi serta adaptasi sesuai kondisi saat ini dalam berwirausaha,” ungkap Agus.

Menurutnya untuk melindungi usaha pelaku UMKM, dibutuhkan payung hukum yang sesuai. Agus mengungkapkan bahwa DPRD DIY telah menginisiasi dan membuat peraturan terkait perlindungan usaha kecil, kreatif, dan koperasi serta tentang kewirausahaan. Agus menegaskan bahwa sejak peraturan daerah disahkan, terkait pengawasan program dan upaya perlindungan mengacu pada perda. (fda)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*