Konsultasikan Penggarapan Pansus Lingkungan Hidup Ke Pusat

Kamis, (7/6/2018) Pansus Lingkungan Hidup bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY berkonsultasi ke Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta. Konsultasi yang dipimpin Anton Prabu Semendawai tersebut diterima Meni Supreni selaku Kasubdir  Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan.

Terdapat empat pertanyaan yang diajukan Pansus. Pertama mengenai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). “RPPLH Provinsi disusun berdasar RPPLH Nasional yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mohon penjelasan berkenaan tindak lanjut tertibnya Peraturan Pemerintah.” Ungkap Anton mengajukan pertanyaan pertamanya.

Kedua, menganai regulasi tingkat pusat yang mengatur  kriteria kerusakan lingkungan untuk ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun. “Adakah ditingkat Provinsi/Kab/Kota sudah ada yang memiliki aturan tersebut ?” tambah Anton.

Adapun pertanyaan ketiga meminta penjelasan solusi jika suatu daerah belum memiliki Pejabat Pengawas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang dilantik Gubernur sebagai Pejabat Fungsional untuk melakukan tugas Pengawasan. Sedangkan DIY saat ini hanya memiliki satu  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melalukan proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. “Mengapa PPNS tidak dimasukkan dalam rumpun jabatan fungsional?”

Terakhir, yang menjadi pertanyaan ialah kriteria penentuan dokumen evaluasi lingkungan hidup/dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DELH/DPLH) untuk kegiatan yang sudah konstruksi sesudah tahun 2009. Apakah bisa dengan penyusunan dokumen DELH/DPLH pada kegiatan yang belum memiliki izin usaha atau kegiatan?

Merespon empat pertanyaan tersebut Meni Supreni menjawab secara runtut setiap pertanyaan. Adapun jawaban yang disampaikan Meni Supreni untuk kemudian dibawa pulang Pansus untuk dijadikan tambahan dalam Raperda pengawaasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di antaran jawaban Meni Supreni meliputi:

  1. Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah diterbitkan yaitu PP 46 tahun 2016 tingkat KLHS. Tingkat LPPH sebagai dasar terbitnya LPPH Provinsi belum diterbitkan karena LPPH Nasional belum ada PP didalamnya, sehingga LPPH Provinsi belum dapat diterbitkan. Alasan belum dapat diterbitkannya LPPH Provinsi  karena masih menunggu PP. LPPH yang baru diproses di biro hukum KLHK yang akan dikoordinasikan dengan direktorat PDLKHUS terkait dengan LPPH.
  2. Mengenai kriteria kerusakan lingkungan untuk ekosistem mangrove direktoratnya berbeda. Tetapi akan ditanyakan lebih lanjut mengenai konsep ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Dasar dari Peraturan Menteri sudah disusun, namun belum diterbitkan. Rencananya akan ditanyakan ke direktorat jendral dan pencemaran lingkungan terkait kriteria-kriteria kerusakan.
  3. Terkait PPNS sudah dimasukan dalam peraturan menteri LHK Nomor 25 tahun 2017. Pejabat personal PPNS termasuk dalam pejabat personal pengendali dampak lingkungan. PPNS di daerah akan dimasukan dalam pejabat personal pengendali dampak lingkungan.
  4. Terkait PPNS dan PPLH sendiri sudah disusun dalam Peraturan Menteri tapi masih dalam proses di Direktorat BP2STN. PPLHD dalam UU Nomor 32 dalam pasal 75 dan 76 dikatakan bahwa pengawasan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh pengawas lingkungan hidup. Artinya ketike izin lingkungan hidup itu telah diterbitkan maka kegiatan yang ada dalam provinsi maupun kabupaten untuk pengawasannya wajib dilakukan oleh pengawas lingkungan hidup. Provinsi harus menyiapkan  PPLHD tersebut karena yang berhak yang melakukan pengawasan  hanya PPLHD saja. Dasar PPNS sudah ada dalam peraturan menteri LHK no 25 tahun 2017
  5. DELH/DPLH sudah mengeluarkan tiga aturan yaitu surat edaran nomor 7 tahun 2016, surat menteri nomor 541 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri LHK nomor 102 tahun 2016. Tiga aturan tersebut memberikan ruang untuk kegiatan yang sudah terbit izin usahanya sebelum 28 Desember 2016 dan telah sesuai tata ruang tapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Jika udah berkonduksi atau beroperasi maka diberi peluang dengan dikenakan sanksi administratif paksa pemerintah. Untuk kegiatan milik swasta atau bukan kegiatan milik dinas maka akan dikenakan sanksi paksa pemerintah untuk menyusun DLH, DPLH dengan memenuhi 4 kriteria. Pertama, kegiatan yang dilakukan wajib memliki izin usaha yang sah. Misal gedung yang sudah berkonduksi atau beroperasi yang memiliki IMB tidak perlu membuat DLH. Kedua, Kegiatan yang dilakukan sesuai tata ruang. Ketiga, jika kegiatan sudah berkonduksi atau beroperasi, namun belum memiliki izin lingkungan atau sudah memiliki izin lingkungan tapi dokumen yang dimiliki salah, maka dalam surat edaran nomor 7 Tahun 2016 diminta seluruh Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk menginventariasi mana-mana saja kegiatan yang diswasta yang bisa dikenakan sanksi paksa pemerintahan tersebut. Aturan sanksi paksa pemerintah masuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2012 .

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.