Jogja, dprd-diy.go.id – Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (8/2/2022) ini dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi terkait mekanisme pembahasan APBD.
Beberapa pertanyaan disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Prov. Jabar yang dipimpin oleh Achmad Ru’yat, diantaranya terkait komposisi anggaran yang ada di DIY, Fix cost dan Flexible cost dari anggaran tersebut, serta strategi dalam membangkitkan perekonomian.
Selain itu, DPRD Prov. Jabar juga mengapresiasi relokasi PKL yang ada di Malioboro yang dianggap sukses dan mendapat antusias para pengunjung.
Terkait anggaran yang ada di DIY, Huda menyampaikan komposisi APBD yang ada di DIY berkisar 6 T. Angka tersebut merupakan gabungan dari APBD yang berkisar 4,6 T serta Dana Keistimewaan sekitar 1,3 T.
Dana keistimewaan untuk membiayai urusan-urusan keistimewaan (budaya, wisata, suksesi gubernur, tanah-tanah kesultanan).
“Kami bisa mendefenisikan budaya ini secara luas, sehingga anggaran tersebut bisa untuk menuntaskan kemiskinan dan wisata juga bisa kita kembangkan lewat budaya” ungkap Huda.
Fix cost untuk di DIY itu sekitar 1,6 T untuk pegawai, sehingga sisa anggaran dari APBD serta Dana Keistimewaan kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan di SKPD ataupun lembaga-lembaga yang lain.
Dana keistimewaan juga diturunkan juga ke tingkat kabupaten-kabupaten yang mengajukan usulan melalui proposal serta untuk membiayai berbagai macam urusan atau kegiatan yang terkait dengan keistimewaan.
Pada implementasinya, Dana Keistimewaan juga digunakan untuk mendukung pariwisata-pariwisata lokal.
Para wisatawan Jogja kebanyakan wisatawan lokal. Jadi ketika sektor wisata dibuka maka perekonomian Jogja otomatis naik.
“Bisa dikatakan kami itu Ekonomi kerumunan. Jadi ketika wisatanya ditutup atau ada PPKM, perekonomian langsung down” pungkasnya.
Strategi dalam membangkitkan ekonomi yang ada DIY, Huda menturkan yang pertama adalah mengendalikan covid-19 dengan menyiapkan berbagai macam infrastruktur kesehatan dan shelter mulai dari tingkat desa, pemerintah kabupaten, provinsi hingga rumah sakit.
“kami mengendalikan covid degan cara yang standard dan gotong-royong” tambah Huda.
Yang kedua adalah mengendalikan wisata. Wisata diperbaiki secara kualitas serta program kesehatannya.
Terkait penertiban pedagang kaki lima yang ada di Malioboro, Huda menjelaskan bahwa untuk membantu PKL di Malioboro pihaknya berusaha mendatangkan orang-orang atau wisatawan ke Malioboro sebanyaknya.
Malioboro bisa dikatakan Icon Jogja, sehingga orang pasti akan datang ke Malioboro. Selain itu, setiap jam 6-9 malam, Malioboro tertutup untuk kendaraan bermotor hanya untuk pejalan kaki, harapannya PKL juga akan ramai pengunjung.
“Untuk membantu UMKM kami juga membuat program gratis ongkos kirim sehingga jangkauan pasar UMKM menjadi luas. Misalnya nasi ayam disini harganya 10ribu, terus ada yang dari Bantul ingin pesen yaa harganya tetap 10 ribu karena ongkirnya kami yang bayar. Kami juga menanggung ongkos kirim seluruh Indonesia untuk beberapa item” jelas Huda.(ys)
Leave a Reply